Misbakhun Yakin Pemerintah Hitung Matang Sebelum Tahan Harga BBM

Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menyatakan pemerintah telah melakukan analisis yang teliti sebelum memutuskan untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah ketegangan di Timur Tengah yang memengaruhi harga minyak global. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga yang berdampak positif bagi masyarakat.

Pembahasan dengan Menteri Keuangan

Misbakhun menegaskan telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menjelaskan mekanisme perhitungan harga BBM. “Dia (Purbaya) akan menjaga apa yang menjadi keinginan Presiden untuk selalu berada di sisi rakyat,” ujar Misbakhun dalam acara Economic with Rully Kurniawan, Kamis (2/4).

“Kita cuma ada fall sekitar US$5,” ujar Misbakhun, menjelaskan bahwa rata-rata harga minyak dunia di APBN 2026 dihitung berdasarkan periode tertentu, bukan fluktuasi harian. Contohnya, jika kuartal I 2026 harga minyak mentah rata-rata US$60 per barel, sementara kuartal II naik ke US$90 per barel, maka rata-rata dua kuartal tersebut mencapai sekitar US$75 per barel.

Dalam praktiknya, asumsi Indonesia Crude Price (ICP) di APBN 2026 tetap ditetapkan pada US$70 per barel. Meski ada kenaikan harga di tengah konflik, pemerintah mencoba mengimbangi dengan mempertimbangkan dinamika pasar secara jangka panjang.

Kenaikan Harga dan Keuntungan Ekspor

Misbakhun juga menyoroti potensi kenaikan harga komoditas ekspor Indonesia, seperti batu bara, minyak kelapa sawit, nikel, serta produk pertanian seperti karet dan kopi. Komoditas-komoditas ini biasanya mengalami peningkatan nilai saat harga minyak mentah dunia naik, sehingga mampu memberikan tambahan pendapatan kepada negara.

“Windfall tax akan memberikan dampak penerimaan yang lebih kuat bagi pemerintah,” kata Misbakhun, menyarankan penerapan pajak tambahan satu kali terhadap pelaku usaha sumber daya alam yang menghasilkan keuntungan besar akibat kenaikan harga komoditas.

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan bahwa windfall tax dianggap ideal karena pengelola sumber daya alam yang memiliki konsensi dari pemerintah juga mendapatkan manfaat dari fasilitas negara, seperti penguasaan lahan hutan dan konsesi pertambangan. “Mereka berbagi beban di sini karena semua keuntungan bisnis berasal dari fasilitas negara,” tambahnya.