Voting DK PBB soal Usul Aksi Militer di Selat Hormuz Ditunda

Mandat Militer untuk Selat Hormuz Dipercepat

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengundurkan jadwal pemungutan suara terkait rancangan resolusi dari Bahrain yang bertujuan melindungi jalur pelayaran di Selat Hormuz, wilayah yang saat ini dikendalikan Iran. Resolusi tersebut, yang dibuat oleh negara sekutu dekat Amerika Serikat (AS) di kawasan Teluk, menawarkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk menjaga stabilitas. Pemungutan suara awalnya jadwal pada Jumat (3/4) kemudian digeser ke Sabtu (4/4) siang waktu setempat di New York, AS.

Diplomat beberapa negara menyatakan agenda ini kembali ditunda hingga pekan depan, tanpa tanggal pasti. Pihak Bahrain belum memberikan penjelasan mengenai alasan penundaan. Negara-negara seperti China dan Rusia dilaporkan menolak usulan tersebut, mengkhawatirkan risiko eskalasi konflik. Utusan Tiongkok untuk PBB, Fu Cong, menegaskan langkah ini akan melegitimasi penggunaan kekuatan yang melanggar hukum internasional serta tidak memandang bulu.

“Ini secara tak terelakkan akan memicu peningkatan ketegangan dan berujung pada konsekuensi serius,” kata Fu Cong.

Draf resolusi menyatakan bahwa anggota Dewan dapat bertindak sendirian atau bersama kerja sama maritim multinasional. Operasi ini mencakup penggunaan kekuatan defensif di Selat Hormuz dan perairan sekitarnya, termasuk area teritorial negara pesisir. Mandat berlaku selama enam bulan sejak diresmikan, dengan syarat melaporkan secara berkala ke DK PBB. Meski demikian, resolusi menekankan bahwa tindakan ini hanya berlaku khusus untuk Selat Hormuz, bukan sebagai preseden hukum internasional.

Kritik terhadap Tindakan Iran

Draf juga mengecam langkah Iran yang dinilai melanggar hukum internasional serta ancaman terhadap perdagangan global dan keamanan energi. Situasi Timur Tengah, terutama di Selat Hormuz, memanas akibat serangan udara gabungan AS-Israel yang menghantam wilayah dekat Teheran, menewaskan delapan orang dan melukai puluhan lainnya. Sebagai balasan, Garda Revolusi Iran mengklaim menyerang pusat data Amazon di Bahrain.

Bahrain menjadi target karena menyimpan pangkalan militer AS, yang menjadikannya bagian penting dari strategi keamanan Washington di kawasan Teluk. Konflik terus memanas setelah serangan kolaborasi AS-Israel pada akhir Februari atau pertengahan Ramadan 1447 H. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, saat ini digantikan oleh putranya, Mojtaba, dalam kepemimpinan negara tersebut.