29 Kapal Yatch di Jakarta Diduga Langgar Pajak Disegel Bea Cukai

Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta melakukan tindakan penyegelan terhadap 29 unit kapal yatch yang diduga melanggar aturan kepabeanan dan pajak. Kegiatan ini dilakukan saat petugas melakukan patroli terhadap barang bernilai tinggi (HVG), dengan total 112 kapal yatch yang dicek. Dari jumlah tersebut, 57 unit berasal dari luar negeri dan 55 unit lainnya juga berbendera asing.

“Petugas menyegel 29 unit kapal wisata berbendera asing karena ditemukan adanya pelanggaran,” jelas Agus D.P., Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta, dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu (11/4).

Menurut Agus, dugaan pelanggaran meliputi yatch yang masih berada di wilayah Indonesia namun dokumen masuk (VD) telah habis masa berlakunya. Selain itu, yatch yang ada digunakan untuk kegiatan sewa, bukan hanya sebagai sarana wisata oleh pemilik atau pemegang izin VD tersebut.

Kerugian negara belum bisa diungkapkan secara pasti karena masih dalam proses penelitian bersama Direktorat Jenderal Pajak. Agus menekankan bahwa tim terus memastikan kehati-hatian dalam menghitung nilai kerugian, termasuk mempelajari modus operandi para pelaku dan nilai barang.

“Dengan patroli HVG, kami ingin memastikan keadilan fiskal bagi semua lapisan masyarakat,” ujar Hendri Darnadi, Kakanwil Bea Cukai Jakarta. “Rakyat biasa, UMKM, atau pengguna motor untuk pekerjaan tetap memenuhi kewajibannya, sedangkan pembeli barang mewah dan luxury goods belum melakukannya secara optimal.”

Hendri menambahkan, tindakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan negara, menekan ekonomi bawah tanah, serta menciptakan keadilan pajak. Ia juga menyatakan bahwa yatch yang tidak melakukan pelanggaran tidak akan disegel, dan proses penegakan hukum masih berlangsung untuk menjamin transparansi dan kewajiban kepabeanan terpenuhi.