Komnas HAM: 12 Orang Minta Perlindungan Dapat Ancaman Kasus Air Keras

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sedang mengevaluasi klaim perlindungan yang diajukan oleh tim advokasi dan pendamping hukum Andrie Yunus, aktivis KontraS yang menjadi korban penyiraman air keras. Dengan alasan keamanan, Komnas HAM belum mengungkap detail identitas para pengaju. Menurut Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P Siagian, pihaknya terlibat dalam upaya memproses perlindungan untuk setidaknya 12 individu.

“Kami sedang melakukan asesmen terhadap 12 orang. Terdapat indikasi ancaman yang dilaporkan, meski bentuknya belum jelas. Kami masih mengumpulkan data untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujar Saurlin saat diwawancara di Jakarta, Rabu (1/4) sore.

Komnas HAM menekankan bahwa penanganan ini merupakan bagian dari wewenangnya. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi menambahkan, proses pemanggilan saksi dari TNI sedang berjalan. “Permintaan keterangan terhadap empat orang tersangka masih butuh langkah resmi. Kami akan mengajukan surat permohonan tertulis,” katanya.

Sebagai bagian dari penyelidikan, Komnas HAM juga merencanakan pemeriksaan terhadap empat anggota BAIS TNI yang diduga terlibat langsung dalam aksi penyiraman air keras. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Puspom TNI untuk memastikan prosedur pemeriksaan berjalan lancar. Selain itu, mereka juga akan mengajak ahli dari bidang pidana, militer, dan intelijen untuk memperkaya analisis.

Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras dua minggu lalu, setelah mengisi siniar di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dengan tema “Remiliterisasi & Judicial Review UU TNI”. Polisi sebelumnya mengungkap dua tersangka, namun TNI menyatakan telah menahan empat anggota BAIS, yaitu NDP, SL, BHW, dan ES. Dalam pernyataan terpisah, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengklaim terdapat minimal 16 pelaku, menegaskan bahwa ini sebagai operasi intelijen.