Jaksa Agung Ungkap Satgas PKH Pulihkan Uang Negara Rp371 Triliun

Dalam acara serah terima dana hasil penagihan denda administratif kehutanan di Kejagungan, Jumat (10/4), Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan bahwa Satgas PKH telah berhasil mengembalikan aset keuangan negara senilai Rp371 triliun sejak berdirinya pada Februari 2025. Angka ini berasal dari denda administratif dan nilai lahan hutan 57 juta hektare yang telah dikembalikan kepada pemerintah.

Burhanuddin menegaskan bahwa lemahnya penegakan hukum hanya akan membuat negara kehilangan uang, aset, wibawa, serta kemampuan untuk mensejahterakan rakyat. Di sisi lain, ia menyebut bahwa hukum yang kuat, cerdas, dan terarah dapat meningkatkan tata kelola, memperbaiki kerugian negara, serta mendorong lingkungan usaha yang sehat, sehingga memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

Indonesia Memiliki Modal Strategis

Menurut Burhanuddin, Indonesia memiliki modal strategis besar, seperti kekayaan sumber daya alam, posisi geopolitik penting, dan bonus demografi yang kuat. Namun, dalam arsitektur ekonomi global, negara ini masih sering berada di posisi yang belum optimal. Sementara itu, nilai tambah dan keuntungan strategis sering kali mengalir ke luar negeri, dengan Indonesia hanya sebagai pemasok bahan baku dan pasar konsumsi.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya nasional belum sepenuhnya memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

“Oleh karena itu, negara bertanggung jawab secara konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peran aktif dalam melindungi kepentingan nasional,” tambahnya.

Burhanuddin juga menekankan bahwa penegakan hukum tidak bisa hanya dianggap sebagai alat represif, tetapi harus menjadi bagian dari kebijakan negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. “Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional. Negara tidak boleh kalah dari mafia yang mencuri kekayaan hutan Indonesia untuk memperkaya diri sendiri,” pungkasnya.