KPK Tetapkan Bupati Tulungagung Jadi Tersangka Pemerasan

11 April 2026

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penetapan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Penetapan ini dilakukan setelah operasi penyergapan yang berlangsung pada Jumat (10/4). Sebagai bukti, KPK mengungkapkan modus operasi yang disebut tekanan sistemik, di mana GSW diduga memanipulasi loyalitas pejabat dengan cara menekan mereka melalui surat pengunduran diri tanpa tanggal.

“Dokumen ini diduga digunakan GSW sebagai alat untuk menekan pejabat agar menuruti setiap perintahnya. Bagi yang tidak ‘tegak lurus’, diancam dicopot,”

Pasca-pelantikan, GSW mendorong para pejabat untuk menandatangani surat pengunduran diri dari jabatan dan status pegawai negeri sipil (ASN). Operasi ini menemukan bahwa GSW diduga meminta uang dari 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar total Rp5 miliar. Besarannya bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar.

KPK juga menyebutkan bahwa GSW mengambil 50% dari setiap penggeseran anggaran di OPD sebelum cair. “Jika belum bayar, mereka ditagih terus-menerus oleh ajudan, perlakuannya seperti orang yang sedang berhutang,” tambah perwakilan KPK.

Dari total permintaan, GSW diduga menerima Rp2,7 miliar. Uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk pembelian sepatu merek Louis Vuitton, biaya berobat, serta jamuan makan pribadi. Selain itu, dana hasil pemerasan juga dialokasikan untuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada sebagian anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tulungagung.

Tim KPK menyita uang tunai sejumlah Rp335,4 juta, dokumen, barang bukti elektronik, serta sepatu mewah selama operasi. Dua tersangka utama, yakni GSW dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, langsung ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih selama 20 hari ke depan.

KPK menyayangkan terulangnya kasus korupsi di Tulungagung, mengingat sebelumnya bupati periode 2018 juga terlibat dalam skenario serupa. Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Tulungagung tahun 2025 mencapai 72,32 (kategori Rentan), yang menunjukkan risiko korupsi sistemik di wilayah tersebut.