Ketua Banggar DPR Dorong Penataan Ulang Kebijakan Subsidi Energi

Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menggarisbawahi pentingnya pengalaman dari guncangan harga minyak global yang berulang. Ia menyebut bahwa fluktuasi harga energi dunia saat ini berdampak signifikan pada perekonomian nasional, dengan tekanan yang lebih besar dibandingkan masa krisis sebelumnya. “Kita sudah beberapa kali mengalami dampak negatif akibat guncangan harga minyak, dan dalam kurun waktu kurang dari lima tahun, hal ini kembali terjadi,” jelasnya dalam pernyataan tertulis, Selasa (7/4).

Kebijakan Subsidi di Tahun 2026

Menurut Said, tantangan di 2026 berbeda dari tahun 2022 lalu, terutama karena pemerintah kini menghadapi dua tekanan sekaligus: kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. “Kurangnya keuntungan tak terduga ini membatasi fleksibilitas anggaran negara dalam menstabilkan harga energi global saat ini,” tambahnya. Plafon subsidi dan kompensasi energi pada APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp381,3 triliun dengan asumsi harga minyak sebesar US$70 per barel.

“Resikonya, setiap pergeseran harga minyak dan kurs akan meningkatkan biaya subsidi dan kompensasi energi,” imbuh Said.

Perbaikan Sistem Penyaluran Subsidi

Menurut Said, distribusi subsidi solar dan LPG masih belum tepat sasaran. Berdasarkan data Susenas, kelompok rumah tangga dengan daya ekonomi kuat mengambil sekitar 72 persen dari total subsidi solar, sementara masyarakat miskin hanya mendapatkan 28 persen. Sementara itu, konsumsi Pertalite didominasi oleh kelompok mampu hingga mencapai 79 persen. Ketimpangan ini disebabkan oleh perbedaan akses transportasi antar kelompok.

Untuk subsidi LPG 3 kilogram, kelompok menengah ke atas masih menikmati sekitar 69 persen dari alokasi subsidi. Said menyarankan pemerintah mengubah skema penyaluran agar lebih efektif melayani 40 persen penduduk berpenghasilan rendah. “Pertama, data harus akurat. Kedua, penerima manfaat dapat menggunakan biometrik,” lanjutnya, menjelaskan syarat teknis perbaikan.

Ia menekankan perlunya sistem digital yang terhubung dengan rekening perbankan, seperti yang diterapkan pemerintah India, untuk meminimalkan manipulasi. “Sistem ini memastikan bantuan disalurkan langsung ke rekening yang telah diverifikasi,” tambah Said. Jika diterapkan, harga LPG 3 kilogram di pasar bebas bisa disesuaikan dengan harga pasar, yang diharapkan mengurangi beban belanja subsidi pada APBN.

Prioritas Subsidi BBM

Dalam hal subsidi BBM, Said mengingatkan Pertamina untuk melakukan validasi ulang data aplikasi melalui sinkronisasi dengan data kendaraan dari kepolisian. Ia menyarankan subsidi fokus pada kapal nelayan kecil, alat pertanian petani, serta sepeda motor pelaku UMKM. Kendaraan roda empat pribadi diusulkan tidak menggunakan solar subsidi atau Pertalite karena menjadi kelompok utama pemanfaat.

Adapun kendaraan niaga dengan pelat kuning, diberikan pengecualian untuk mengangkut pangan rakyat, demi mencegah kenaikan inflasi. Said juga menyoroti perlunya PLN mengintegrasikan data survei sosial ekonomi nasional dalam validasi pelanggan listrik. Ia menekankan bahwa kelompok yang kesejahteraannya meningkat seharusnya tidak lagi memperoleh subsidi listrik.