Purbaya Targetkan Cukai Rokok Lokal Rampung Mei

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan rencana perubahan skema tarif cukai untuk rokok produksi dalam negeri akan selesai pada bulan Mei 2026. Tujuannya adalah mengurangi peredaran rokok ilegal dengan memberikan kesempatan bagi rokok lokal untuk beroperasi secara legal. Proposal ini telah rampung dan akan dibahas lebih lanjut dengan Komisi XI DPR RI.

“Sudah selesai dibahas, nanti akan dijajaki dengan Komisi XI DPR RI. Semoga bisa diterima dan langsung diterapkan,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/4).

Ia menegaskan kebijakan ini akan dimulai paling lambat Mei 2026 agar cukai dari rokok lokal dapat masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kita ingin Mei itu paling telat sudah jalan agar pendapatan masuk ke pemerintah, dan saya bisa benar-benar memerangi rokok ilegal,” tambahnya.

Purbaya juga menyampaikan bahwa rokok ilegal akan dimasukkan ke dalam tarif baru tersebut. Meski kebijakan ini masih dalam proses pembahasan, ia menegaskan sudah disiapkan untuk mengatur industri rokok dalam negeri secara lebih terstruktur.

“Kita ciptakan cukai baru khusus, belum diputuskan. Tapi akan diputuskan untuk memberi ruang pada rokok ilegal agar masuk ke sistem ini,” ujarnya setelah rapat tertutup dengan Komisi XI DPR RI, Senin (19/1).

Dalam upayanya menekan rokok ilegal, Purbaya menekankan bahwa jika produksi ilegal masih berlangsung setelah diberlakukannya cukai baru, pabrik-pabrik tersebut akan langsung ditutup. “Begitu ada cukai, mereka masih beroperasi, kita tahu pusat industri mana, nanti langsung ditutup,” katanya.

Menurut Purbaya, skema cukai baru hanya berlaku untuk rokok yang diproduksi secara lokal, bukan produk impor. Pemerintah akan membedakan jelas antara rokok dalam negeri dan asing. “Pure lokal,” jelasnya saat ditanya soal kriteria rokok lokal.