Menteri Ekuin Soeharto Berbagi Strategi Menguatkan Rupiah Saat Krisis 98

Ginandjar Kartasasmita, mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri (Ekuin) di era Presiden Soeharto, menceritakan langkah-langkah utama dalam pemulihan nilai tukar rupiah pada masa krisis moneter 1998. Ia menekankan bahwa kepercayaan pasar menjadi prioritas utama dalam mengatasi krisis tersebut.

Krisis Moneter dan Perjalanan Rupiah

Dalam bukunya yang berjudul “Pengabdian dari Masa ke Masa,” Ginandjar menjelaskan bahwa rupiah mengalami penurunan signifikan sebelum krisis berlangsung. Nilai tukar rupiah sempat stabil di sekitar Rp2.300–Rp2.400 per dolar AS. Namun, sejak Januari 1998, mata uang lokal mulai melemah hingga mencapai Rp5.000 per dolar AS. Pada Februari dan Maret, rupiah terus turun hingga menyentuh Rp7.000–Rp8.500 per dolar AS.

“Krisis telah terjadi berulang kali, dan setiap kali penyebabnya berbeda. Tapi, terlepas dari itu, yang paling utama adalah memulihkan kepercayaan pasar kepada ekonomi kita,” ujar Ginandjar saat peluncuran bukunya di Menara Kompas, Kamis (9/4).

Saat itu, rupiah sempat menguat sementara di April 1998, dari Rp8.500 kembali ke Rp8.000 per dolar AS. Namun, di bulan Juni, nilai tukar kembali anjlok hingga mencapai Rp15 ribu per dolar AS. Untuk mengatasi situasi ini, tim ekonomi yang dipimpinnya bekerja keras membangun kembali kepercayaan pasar.

Peran Bank Indonesia dan Sinergi Lintas Sektor

Ginandjar menegaskan bahwa kerja sama antar instansi ekonomi sangat krusial. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, menurutnya, menjadi dua lembaga utama dalam upaya mengembalikan stabilitas rupiah. “Kita bisa menjaga kepercayaan menteri-menteri ekonomi dengan baik, karena BI tidak lagi mencetak rupiah,” tambahnya.

“Kepercayaan pasar harus kembali. Jika itu terjaga, dukungan dari lembaga internasional akan tetap terjalin,” kata Ginandjar.

Upaya penguatan rupiah juga didukung oleh organisasi global seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan Asian Development Bank (ADB). Bantuan dari lembaga tersebut dinilai penting karena pemerintah pada masa itu tidak memiliki anggaran tambahan.

Ia memastikan bahwa dana bantuan dimanfaatkan secara efektif untuk memulihkan perekonomian, bukan hanya untuk keperluan pribadi. “Yang utama adalah memastikan bantuan digunakan dengan baik. Jika kepercayaan terjaga, lembaga internasional akan terus mendukung,” pungkasnya.

[Gambas:Youtube]