Kemenbud-BPS Kolaborasi dalam Sensus Ekonomi, Perkuat Basis Data Kebudayaan

Kementerian Kebudayaan dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan kerja sama dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Tujuan utama dari sinergi ini adalah memperkuat basis data kebudayaan nasional, yang menjadi dasar untuk kebijakan berbasis data di masa depan. Menurut pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, dukungan BPS diharapkan mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku kebudayaan secara lebih luas.

Pengembangan Kebudayaan dengan Pendekatan Komprehensif

“Budaya sering dianggap hanya terkait dengan seni, padahal cakupannya jauh lebih luas. Indonesia memiliki keragaman luar biasa yang disebut megadiversity, terwujud dalam berbagai ekspresi budaya,” kata Fadli Zon, Selasa (7/4).

Dalam pembangunan kebudayaan, Fadli menekankan bahwa upaya dilakukan secara menyeluruh melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, serta diplomasi budaya. Ia berpendapat bahwa data yang kuat dapat membantu mengukur kontribusi sektor kebudayaan terhadap perekonomian nasional, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.

Manfaat Data Statistik untuk Kebudayaan

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyoroti potensi data statistik dalam membantu perumusan kebijakan kebudayaan yang lebih terukur. “Sensus Ekonomi bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk menggali informasi tentang dampak budaya secara ekonomi,” katanya.

“Partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya menunjukkan dinamika menarik. Berdasarkan data BPS, 47,56 persen penduduk usia 5 tahun ke atas pernah menonton pertunjukan atau pameran langsung. Jenis seni musik/suara paling diminati, mencapai 52,55 persen,” tambah Amalia.

Dalam konteks pariwisata, wisata budaya belum menjadi prioritas utama masyarakat, dengan tingkat kunjungan hanya sekitar 13,19 persen dari total kunjungan wisata komersial. Angka ini masih kalah dari wisata alam yang dominan. Kolaborasi antara Kemenbud dan BPS, kata Amalia, berharap meningkatkan pengukuran dan pemahaman terhadap peran kebudayaan dalam perekonomian. Hal ini dianggap penting untuk kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.