Poin-poin Penting Kebijakan Pemerintah: Soal BBM hingga WFH Tiap Jumat

Pembatasan Penggunaan BBM dan Pertalite

Pemerintah mengumumkan sejumlah kebijakan penting untuk mengatasi risiko dan menghadapi perubahan global. Salah satu langkahnya adalah pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dalam upaya mengendalikan inflasi. Harga BBM belum meningkat pada 1 April, terutama untuk Pertalite dan Pertamax, karena kenaikan harga minyak global akibat serangan AS dan Israel terhadap Iran. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Pertamina tidak akan menyesuaikan harga BBM subsidi maupun non subsidi.

“Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi,” ujar Pras dalam keterangan, Selasa (31/3).

Di samping itu, pemerintah mengatur pembelian Pertalite dengan batasan 50 liter per hari per individu. Langkah ini bertujuan mengurangi permintaan BBM secara signifikan. Pras menegaskan stok BBM nasional RI tetap aman dan meminta masyarakat untuk tidak panik dalam pembelian.

WFH ASN dan Efisiensi Anggaran

Kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diterapkan setiap Jumat sebagai upaya menghemat anggaran. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan kebijakan ini bisa mengurangi belanja APBN hingga Rp6,2 triliun. Pemerintah mengingatkan bahwa efisiensi energi menjadi prioritas, terutama dalam menghadapi konflik global.

“Potensi penghematan dari kebijakan Work from Home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3).

Dalam penerapan kebijakan, ada beberapa jabatan ASN yang tidak ikut, seperti Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di tingkat provinsi. Sementara di Kabupaten/Kota, jabatan camat serta lurah/kepala desa juga terkecualikan. Kebijakan WFH bagi sektor swasta akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dengan penyesuaian sesuai karakteristik masing-masing industri.

Effisiensi Perjalanan Dinas dan Pendidikan

Pemerintah menerapkan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas, yaitu membatasi 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri. Langkah ini bagian dari pengelolaan keuangan negara melalui prioritisasi dan refocusing belanja kementerian serta lembaga. Airlangga menyebut anggaran yang dialihkan berasal dari belanja nonprioritas, seperti perjalanan dinas, dan dialihkan ke sektor yang lebih produktif.

“Potensi prioritisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp121,2 Triliun hingga Rp130,2 Triliun,” tambah dia.

Berbeda dengan sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan secara tatap muka. Airlangga mengatakan sekolah dasar hingga menengah akan beroperasi normal selama lima hari seminggu. PJJ daring tidak diterapkan, dan kegiatan olahraga serta ekstrakurikuler di sekolah juga tetap berjalan tanpa pembatasan.

Perguruan Tinggi dan Kebijakan Belajar

Untuk institusi perguruan tinggi, metode perkuliahan akan disesuaikan dengan kebijakan dari Mendiklat. Airlangga menuturkan mahasiswa semester empat ke atas akan menyesuaikan pengajaran sesuai kebutuhan dan karakteristik institusi.