3 Prajurit TNI Gugur, SBY Minta PBB Berhenti Tugaskan Pasukan ke UNIFIL

Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menuntut PBB untuk segera menghentikan misi pasukan perdamaian di Lebanon melalui UNIFIL. Permintaan itu diberikan sebagai tanggapan atas kejadian tiga prajurit TNI meninggal dan sejumlah lainnya terluka dalam operasi selama seminggu terakhir.

SBY Tekankan Perbedaan Antara Peacekeeping dan Peacemaking

SBY menjelaskan bahwa pasukan perdamaian PBB, seperti Kontingen Garuda XXIII/S, bertugas menjaga perdamaian (peacekeeping) di wilayah Lebanon. “Mereka tidak diberi mandat untuk melaksanakan tugas pertempuran, berbeda dengan peacemaking yang diatur dalam Chapter 7 Piagam PBB,” katanya dalam unggahan di akun X, Minggu (5/4).

“Seharusnya PBB, New York, segera mengambil keputusan tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL atau memindahkan pasukan mereka ke luar zona pertempuran yang masih intens,” ujar SBY.

Menurut SBY, pasukan UNIFIL ditempatkan di “blue line” atau zona biru, yang seharusnya memisahkan teritori Israel dan Lebanon. Namun, kenyataannya mereka kini berada di tengah wilayah perang atau war zone. “Pasukan Israel dikabarkan telah maju hingga 7 km dari Blue Line, membuat situasi sangat berbahaya bagi peacekeeper,” tambahnya.

Kejadian Beruntun yang Memicu Keluhan

Kontingen Indonesia di UNIFIL mengalami serangan berbeda yang menyebabkan tiga prajurit gugur dan sejumlah luka-luka. Mereka yang terkorban adalah Praka Farizal Rhomadhon, Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar, serta Sertu Muhammad Nur Ichwan. Menurut laporan UNIFIL, Farizal Rhomadhon meninggal akibat ledakan proyektil di dekat pos TNI di Adchit Al Qusayr pada 29 Maret. Sementara dua rekan lainnya tewas karena ledakan sumber tidak diketahui pada 30 Maret.

“Indonesia berhak meminta penjelasan resmi dari PBB, khususnya UNIFIL, mengenai sebab-sebab serangkaian insiden yang merugikan pasukan TNI di Lebanon,” kata SBY.

SBY mendesak Dewan Keamanan PBB segera mengadakan sidang untuk mengeluarkan resolusi yang jelas. Ia mendukung upaya pemerintah menginvestigasi kejadian tersebut secara serius, adil, dan transparan. “Meski proses investigasi di tengah pertempuran sulit, hasilnya tetap bisa diharapkan masuk akal,” tambahnya.