Politikus PAN: Pelaporan Saiful Mujani-Islah Bahrawi Langkah Tepat

Menurut Saleh Partaonan Daulay, Wakil Ketua Umum DPP PAN, langkah melaporkan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi ke kepolisian adalah tindakan yang sesuai untuk menguatkan posisi dalam menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa video yang diunggah di media sosial dapat menjadi dasar untuk menemukan beberapa pasal pelanggaran. Dalam wawancara dengan wartawan, Jumat (10/4), Saleh menyatakan bahwa ada potensi adanya unsur pencemaran nama baik, ujaran kebencian, serta ajakan yang bisa memicu ketidakstabilan.

“Saya percaya, jika pihak berwajib melihat video tersebut, banyak pelanggaran hukum bisa teridentifikasi. Dari sana, mungkin saja muncul tafsiran seperti penghasutan atau upaya menurunkan pemerintahan yang sah,” ujarnya.

Saleh menambahkan bahwa warga umum lebih mudah menerima dugaan hasutan karena videonya dipublikasikan secara lengkap di platform digital. Menurutnya, laporan yang dilakukan sudah tepat dan sesuai aturan. “Ajakan dalam video itu bisa ditafsirkan dengan cara yang salah, sehingga berpotensi menyebabkan kegaduhan dan ketidaknyamanan di masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Al Araf dari Centra Initiative mengkritik langkah tersebut, menilai itu mencerminkan kecenderungan mengkhawatirkan dalam praktik penegakan hukum. Ia mengingatkan bahwa dalam sistem demokrasi, kritik terhadap kepemimpinan adalah bagian dari kontrol publik yang sah, selama dilakukan tanpa kekerasan dan dalam koridor konstitusional.

“Koalisi Masyarakat Sipil meminta aparat hukum tidak menindaklanjuti laporan yang tidak memiliki dasar kuat, serta menghindari penggunaan pasal makar secara sembarangan,” katanya.

Polda Metro Jaya telah menerima dua laporan terkait dugaan penghasutan yang dilakukan Saiful Mujani. Saat ini, kedua laporan tersebut masih dalam tahap investigasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, meminta masyarakat untuk tidak mengaitkan isu ini dengan politik SARA.

“Kami mengajak publik untuk bijak dan tidak menyebarkan laporan dua warga tersebut menjadi konflik berbasis identitas atau isu kriminalisasi,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (10/4).