Jimly: Pernyataan Saiful Mujani Tak Perlu Ditanggapi Serius

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa pernyataan Saiful Mujani terkait isu pemecatan Presiden Prabowo Subianto tidak perlu diberi respons berlebihan oleh pemerintah. Menurut Jimly, gaya berbicara dan struktur kalimat Mujani dinilai kurang terukur. “Biarkan saja, cara menyampaikan pandangan Saiful Mujani memang tidak terstruktur dengan baik. Bisa saja dianggap provokatif,” ujarnya saat dihubungi pada Jumat (10/4).

“Dia tidak percaya pada mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi, yaitu impeachment, tapi malah mengimpikan pergantian presiden melalui kekuatan rakyat. Biarkan saja jadi pelajaran bagi Saiful,” kata Jimly.

Jimly juga menyoroti isi pernyataan Mujani yang dirasa tidak sesuai dengan prinsip konstitusi. Ia menekankan bahwa proses pergantian presiden sudah diatur secara rapi dalam mekanisme impeachment. “Pernyataannya kurang selaras dengan ketentuan konstitusi. Suara yang menentang tetap seimbang, jadi tidak perlu respons berlebihan dari pemerintah,” tambahnya.

Respons Teddy Indra Wijaya

Seskab Teddy Indra Wijaya sebelumnya menyatakan belum mengenal pernyataan Saiful Mujani. “Saya masih sibuk, belum lihat beliau berbicara apa,” katanya saat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4). Ia juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang fokus pada isu-isu strategis.

“Apalagi bapak presiden, beliau menangani hal besar, lagi berkonsentrasi pada urusan yang lebih penting,” ujarnya.

Penjelasan Saiful Mujani

Saiful Mujani membela pernyataannya yang menyerukan aksi untuk menurunkan Presiden Prabowo. Ia menegaskan bahwa itu bukan bentuk makar, melainkan bagian dari kegiatan politik. “Apakah ucapan saya bisa dikategorikan sebagai makar? Saya pastikan itu bukan makar, tapi political engagement, yakni sikap politik yang dinyatakan di hadapan publik,” katanya dalam pernyataan tertulis.

“Politiknya dalam acara itu terkait kinerja Presiden Prabowo. Pernyataan saya merupakan bagian dari partisipasi politik, bukan tindakan anarkis,” tambah Mujani.

Mujani menjelaskan bahwa sikap politik berada di bawah partisipasi politik, yang merupakan inti dari demokrasi. “Tanpa partisipasi politik, demokrasi tidak bisa berjalan. Contohnya, memilih dalam pemilu, kampanye, atau mengikuti aksi seperti demonstrasi, mogok, atau sabotase yang dilakukan secara damai,” ujarnya.