Mulai Juli 2026, Turis Kunjungi Jepang Wajib Bayar Pajak Rp325 Ribu

Pengunjung Jepang sekarang harus memperhatikan pengeluaran tambahan. Pemerintah Jepang mengumumkan kenaikan pajak untuk wisatawan asing yang mengunjungi negara itu, mulai Juli 2026. Biaya pajak keberangkatan ditetapkan sebesar 3.000 yen atau sekitar Rp325 ribu per orang. Selain itu, sejumlah prefektur utama juga meningkatkan tarif pajak akomodasi untuk mengatasi masalah kunjungan turis yang berlebihan.

Kebijakan ini diambil dalam upaya mengatasi tantangan overtourism yang serius. Tahun lalu, jumlah pengunjung Jepang mencapai tingkat yang mengganggu kehidupan masyarakat lokal. Budaya, tradisi, dan etika masyarakat Jepang terusik akibat banyaknya turis yang melanggar norma tertulis maupun tidak. Sebagai contoh, di Kyoto, wisatawan terkadang memperdebatkan warga lokal soal cara berfoto di kawasan bersejarah.

“Pajak ini berlaku untuk semua wisatawan (kecuali anak di bawah usia dua tahun) yang meninggalkan Jepang, baik melalui udara maupun laut,” kata Travel Outlook.

Pajak keberangkatan sudah dihitung dalam harga tiket transportasi. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur pariwisata, termasuk bandara, sistem transportasi, dan fasilitas informasi multibahasa. Selain itu, pajak akomodasi juga diterapkan di sejumlah daerah populer seperti Tokyo, Osaka, dan Kyoto.

Kenaikan pajak akomodasi tidak berlaku nasional, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan setiap prefektur. Mulai awal 2026, 20 wilayah telah menyetujui kebijakan ini. Contohnya, Kyoto menetapkan tarif pajak akomodasi tertinggi, mencapai 10.000 yen per orang per malam untuk hotel berbintang. Sementara Hokkaido menghitung pajak berdasarkan harga kamar, dan Okinawa mengenai dua persen dari biaya penginapan.

Penginapan murah biasanya dikenakan pajak lebih rendah dibanding hotel mahal. Kenaikan tarif berkisar antara 100-500 yen per malam, sekitar Rp10.000-55.000. Strategi ini diharapkan bisa mengendalikan jumlah turis serta meningkatkan kualitas pariwisata. Dengan dana yang terkumpul, pemerintah bisa memperbaiki fasilitas publik dan mengurangi tekanan pada kawasan wisata yang paling ramai.