Mobil Dinas Pejabat Dikurangi, Dialihkan ke Transportasi Massal

Dalam upaya mengatasi ancaman krisis energi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, pemerintah menargetkan pengurangan penggunaan transportasi pribadi oleh pejabat. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi efisiensi energi yang lebih luas.

“Kami mengharapkan masyarakat dan pejabat mulai bergeser ke sistem transportasi umum secara bertahap,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (9/4).

Menurut Prasetyo, penggunaan bahan bakar fosil, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam, masih dominan dalam pengoperasian kendaraan, termasuk mobil dinas. Namun, ketergantungan yang tinggi pada sumber energi ini, terbatasnya cadangan, dan gangguan distribusi akibat situasi geopolitik membuat perlu percepatan transisi energi.

“Kita harus bekerja keras untuk mengubah kebiasaan transportasi dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan, salah satunya melalui penggunaan kendaraan listrik,” tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menerapkan beberapa kebijakan, seperti kerja jarak jauh (WFH) bagi pegawai negeri sipil (PNS), himbauan menghemat penggunaan listrik, serta dorongan meningkatkan penggunaan transportasi umum. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap.