PD Minta Pemerintah Evaluasi Kehadiran Pasukan TNI di UNIFIL

Komisaris I DPR dari Fraksi Demokrat Anton Sukartono Suratto menegaskan bahwa usulan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk meminta PBB menghentikan misi UNIFIL di Lebanon perlu dipertimbangkan pemerintah. Ia menyebut bahwa langkah evaluasi menyeluruh terhadap misi perdamaian ini, termasuk opsi penarikan pasukan, merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap keselamatan prajurit.

“Pasukan Indonesia ditempatkan bukan dalam peran pertempuran, tetapi untuk menjaga stabilitas dan mendorong proses perdamaian di daerah konflik. Tim perdamaian seharusnya beroperasi di zona pasca-perang, bukan di tengah aktivitas perang,” ujar Anton kepada wartawan, Senin (6/4/2026).

Anton menjelaskan usulan SBY diberikan saat kondisi konflik di Lebanon Selatan memanas, tempat pasukan UNIFIL beroperasi. Menurutnya, situasi tersebut memaksa PBB untuk segera meninjau kembali keberlanjutan misi, terutama setelah tiga anggota TNI meninggal dunia dalam insiden serangan Israel.

“Karena itu, dalam konteks ini, saya sependapat dengan Presiden keenam Republik Indonesia, bapak SBY, bahwa dengan adanya risiko yang meningkat, tindakan tegas harus diambil secepat mungkin, seperti perpindahan lokasi atau sementara menghentikan misi demi memastikan keamanan prajurit kita,” tambahnya.

Anton juga menyoroti prinsip hukum humaniter internasional yang menjamin perlindungan bagi pasukan perdamaian. Menurutnya, prajurit TNI memiliki status khusus dan tidak seharusnya terlibat langsung dalam operasi militer. Ia meminta pemerintah RI mengevaluasi keterlibatan TNI dalam misi tersebut serta mempertimbangkan alternatif penarikan.

“Keselamatan warga negara kita yang bertugas di luar negeri adalah prioritas utama. Evaluasi menyeluruh tentang keberlanjutan misi, perpindahan lokasi, maupun opsi penarikan, menjadi langkah wajib negara untuk melindungi pasukan,” tutup Anton.

Dalam pernyataan sebelumnya, SBY mengungkapkan duka atas gugurnya tiga prajurit TNI akibat serangan Israel di Lebanon. Ia meminta PBB segera bertindak tegas, baik dengan menghentikan penugasan UNIFIL atau memindahkan posisi pasukan perdamaian ke zona yang lebih aman. Pernyataan ini diunggah SBY di X, Selasa (5/4).

“Kontingen Indonesia berada di ‘blue line’ atau ‘blue zone’ yang seharusnya bebas dari pertempuran. Namun, kondisi saat ini membahayakan para peacekeeper karena daerah tersebut bisa menjadi sasaran operasi militer,” jelas SBY.

SBY menekankan bahwa area yang ditempati pasukan UNIFIL adalah bagian pemisah antara teritori Israel dan Lebanon. Ia mengkritik keputusan PBB yang mempertahankan posisi di wilayah perang tanpa memperhatikan risiko yang mengancam prajurit. Menurutnya, tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip hukum internasional yang menjaga keamanan pasukan perdamaian.