PAN: Kebijakan WFH untuk Swasta Harus Fleksibel, Bukan Seragam

Pendapat Ashabul Kahfi

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Ashabul Kahfi, mengapresiasi kebijakan kerja dari rumah (WFH) yang diinisiasi oleh sektor swasta. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perusahaan, bukan diterapkan secara uniform.

“Untuk sektor swasta, pendekatan kerja dari rumah tidak bisa diatur seragam. Setiap bisnis memiliki kebutuhan berbeda. Ada yang memanfaatkan teknologi digital, sementara lainnya sangat bergantung pada kehadiran fisik atau interaksi langsung dengan pelanggan,” jelas Ashabul Kahfi kepada media, Sabtu (4/4/2026).

Menurutnya, kebijakan WFH yang diterapkan pada hari Jumat, seperti diinstansi pemerintah, bisa menjadi pilihan. Namun, perusahaan swasta harus diberi ruang untuk menyesuaikan sendiri berdasarkan operasionalnya.

“Beberapa bisnis justru lebih produktif di hari Jumat, terutama di bidang layanan, logistik, atau perdagangan. Jadi, tidak masalah jika ada perusahaan memilih hari kerja lain sebagai pilihan utama,” tambahnya.

Tanggapan dari Pemerintah

Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan panduan untuk menerapkan WFH satu hari dalam seminggu bagi karyawan swasta. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa kebijakan ini tidak mengurangi hak pekerja seperti cuti tahunan atau gaji bulanan.

“Pelaksanaan WFH diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing perusahaan, asalkan tetap memenuhi ketentuan kerja yang jelas,” kata Yassierli dalam konferensi pers.

Yassierli menekankan bahwa kebijakan WFH seharusnya tidak menyebabkan kebingungan dalam pengaturan jam kerja atau menambah beban para pekerja. Ia berharap kebijakan ini bisa memberi manfaat bagi bisnis sekaligus menjaga kesejahteraan tenaga kerja.

“Yang penting adalah bagaimana WFH diterapkan agar produktivitas tetap terjaga, layanan tidak terganggu, dan hak pekerja tidak terabaikan. Jadi, fokusnya bukan pada hari kerja, tetapi pada efektivitas dan keadilan,” pungkasnya.

Ashabul Kahfi juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek kesehatan kerja, keseimbangan antara tugas dan kehidupan pribadi, serta perlindungan hukum bagi pekerja. Ia menilai kebijakan yang fleksibel akan lebih efektif daripada yang dipaksakan secara seragam.