Wamendagri Respons Usul JK: Subsidi BBM Dicabut Akan Bebani Rakyat

Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, mengusulkan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebagai respons terhadap krisis energi global. Pernyataan ini ditanggapi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, yang mengklaim rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan data terbaru.

“Pernyataan Pak JK yang menyarankan pemerintah mengurangi subsidi BBM dinilai terlalu cepat dan tidak selaras dengan informasi terbaru,” kata Bima kepada wartawan, Sabtu (11/4/2026).

Sebagai ketua DPP PAN, Bima menegaskan bahwa stok BBM Indonesia masih memadai. Ia juga menyebutkan bahwa ketergantungan pada impor BBM mentah melalui jalur Selat Hormuz hanya mencapai 20%.

“Data menunjukkan bahwa stok BBM kita tetap memadai, dan ketergantungan pada impor melalui Selat Hormuz hanya mencapai 20%. Pemerintah sedang berupaya mengalihkan sumber pasokan melalui jalur lain,” ujarnya.

Kondisi Selat Hormuz Menjadi Fokus

Selat Hormuz kembali ditutup oleh Iran, Selasa (10/4) lalu, sebagai dampak dari serangan Israel ke Lebanon. Iran menyatakan tindakan ini didasari oleh perjanjian gencatan senjata yang melibatkan Lebanon.

Kondisi tersebut menyebabkan kapal tanker Indonesia belum bisa melewati Selat Hormuz. Pernyataan JK tentang pengurangan subsidi BBM dinilai Bima bisa memberatkan kebutuhan masyarakat.

Analisis Kondisi Keuangan

Dalam rapat kerja pemerintah, data keuangan yang disampaikan oleh Menko Ekonomi, Menteri Keuangan, dan Menteri ESDM menunjukkan stabilitas kondisi fiskal. Bima menegaskan bahwa pencabutan subsidi akan membebani rakyat dan memicu efek domino.

“Kondisi keuangan kita stabil dan terkendali. Pencabutan subsidi hanya akan menambah beban rakyat serta menyebabkan dampak tambahan yang merugikan,” tambahnya.

Bima juga menyampaikan apresiasi terhadap pemikiran JK, yang dinilai penting untuk mendukung rencana presiden dalam mendorong kemandirian energi nasional.