Tinjau Kopdes Merah Putih di Banggai, Mendes Luruskan Isu Dana Desa

Dalam kunjungan ke Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Bubung, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, hari ini, Yandri menjelaskan bahwa dana desa tidak dialokasikan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, Presiden Prabowo atau Menteri Desa tidak pernah mengambil dana desa secara langsung, melainkan mengubah cara pengelolaannya.

“Dana desa tidak diserap oleh pusat. Fungsi utamanya adalah menghilangkan peran tengkulak dan rentenir, sekarang diubah menjadi unit usaha yang berperan dalam penyaluran pupuk, gas, serta kebutuhan pokok lainnya,” kata Yandri dalam pernyataannya, Senin (12/4/2026).

Yandri menegaskan bahwa program Kopdes merupakan inisiatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan pengelolaan yang lebih sistematis.

Menurutnya, keberadaan Koperasi Desa Mandiri Pangan (KDMP) di seluruh desa akan mendorong pemerataan ekonomi. Langkah ini sejalan dengan upaya mewujudkan salah satu visi Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari tingkat desa untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

Kemudian, Yandri mengusulkan pemberhentian sementara izin untuk retail modern lainnya. Ia berargumen bahwa Kopdes Merah Putih akan menggantikan peran tersebut secara lebih efektif.

“Kopdes memberikan keuntungan 80% ke anggota, yaitu warga desa, sedangkan ritel modern seperti Alfamart atau Indomart mengambil semua keuntungan. KDMP juga akan menyumbang 20% pendapatan kepada desa secara langsung,” paparnya.

Yandri optimis bahwa program KDMP di Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut akan berhasil. Ia menilai Kopdes bisa menjadi sarana utama dalam mendorong pemberantasan kemiskinan.

Unit Usaha KDMP Bubung

KDMP Bubung memiliki delapan gerai usaha, termasuk toko sembako, pusat pertanian, pangkalan LPG, klinik, apotek, serta tempat jual beli hasil bumi. Unit-unit ini juga mencakup layanan simpan pinjam dan agen BRIlink.

Kehadiran Pemangku Kepentingan

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh, seperti Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding, Bupati Banggai Amirudin, Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, Ketua DPRD Kabupaten Banggai Saripudin Tjatjo, Sekretaris Daerah Moh Ramli Tongko, serta jajaran forkopimda setempat. Yandri didampingi oleh Kepala BPI Kemendes PDT Mulyadin Malik dalam tinjauan tersebut.