New Policy: Waka Komisi IX DPR Minta SPPG Bikin 72 Siswa di Jaktim Keracunan Ditutup
Deputi Komisi IX DPR Minta SPPG Penyebab Keracunan 72 Siswa di Jaktim Ditutup Permanen
Kasus keracunan makanan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim) menarik perhatian Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris. Ia menyatakan apresiasi terhadap respons cepat Badan Gerak Nasional (BGN) dalam menangani kejadian tersebut, namun menekankan perlunya tindakan tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab.
Langkah Penutupan Harus Menjadi Standar Nasional
“Kami menghargai respons cepat BGN dalam menangani kasus keracunan MBG di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Namun, sanksi seperti sementara pembekuan atau suspensi terhadap SPPG Pondok Kelapa 2 tidak cukup untuk menyelesaikan dampak serius yang muncul,” kata Charles kepada media, Minggu (5/4/2026).
Menurut Charles, SPPG yang lalai hingga menyebabkan keracunan pangan harus dihentikan secara permanen. Ia mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak boleh hanya berlaku untuk satu kejadian, melainkan dijadikan standar pengawasan nasional.
“Setiap SPPG yang terbukti memicu keracunan harus ditutup selamanya, izin operasionalnya dicabut, tanpa pengecualian. Kebijakan ini harus menjadi instrumen hukum dan pengawasan yang konsisten di seluruh unit layanan gizi,” tambahnya.
Charles juga meminta BGN melakukan investigasi menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi makanan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) di semua titik pelayanan. Ia menegaskan kejadian serupa tidak boleh terulang.
Proses Investigasi dan Penguatan Pengawasan
Komisi IX DPR berencana memperkuat pengawasan langsung dengan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara lebih intensif. Tujuannya adalah menjamin program strategis nasional tersebut benar-benar memberi manfaat gizi, bukan justru membahayakan kesehatan generasi muda.
“Penutupan permanen merupakan bentuk pertanggungjawaban moral serta alat jera bagi penyelenggara MBG agar selalu menjaga standar keamanan pangan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memeriksa kondisi para korban yang dirawat di tiga rumah sakit rujukan. Ia ingin memastikan proses penanganan korban berjalan optimal.
“Kasus ini menunjukkan risiko yang ada dari makanan disiapkan SPPG di Pondok Kelapa Dua. Kami harus mengambil langkah serius untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi,” tutur Pramono di RSKD Duren Sawit, Sabtu (4/4/2026).
Sebanyak 72 siswa dari empat sekolah diduga terkena efek keracunan setelah mengonsumsi spageti MBG. Pihak terkait sedang berupaya menemukan penyebab pasti dari kejadian ini.