Andre Rosiade Respons Kritik BEM KM Unand terhadap Prabowo: Silakan tapi Gunakan Adab

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, memberikan tanggapan terhadap unggahan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas (BEM KM Unand) yang menuduh Prabowo sebagai “Presiden Pakak” di media sosial. Menurut Andre, kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar, tetapi harus disampaikan dengan objektif dan berbudi pekerti.

Andre menekankan bahwa dirinya menerima kritik sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, ia merasa istilah “pakak” yang digunakan untuk menyebut Presiden kurang tepat karena menunjukkan sikap yang tidak sopan terhadap kepala negara.

“Kita silakan mengkritik secara objektif, tapi gunakan adab. Kritik itu vitamin bagi pemerintah, tapi jangan sampai menyebut Presiden dengan kata-kata seperti itu,”

Sebelumnya, Andre menyebut istilah “pakak” dalam bahasa Minang berarti tuli atau kurang pendengaran. Akan tetapi, dalam penggunaannya sehari-hari, kata tersebut seringkali diartikan sebagai umpatan yang merendahkan.

Pembangunan Sumatera Barat

Dalam pidatonya saat meresmikan BTS Telkomsel di Desa Kajai, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Minggu (5/4/2026), Andre menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat dalam membangun Sumatera Barat. Ia menegaskan pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 18,9 triliun untuk pembangunan daerah pasca Pilpres.

Andre juga mengingatkan mahasiswa agar tidak hanya fokus pada kritik terhadap pemerintah pusat, tetapi juga memperhatikan kondisi pembangunan di wilayah Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya kritik yang seimbang terhadap semua tingkat pemerintahan, termasuk lembaga daerah.

“Jangan sampai semut di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Kritiklah secara fair, termasuk melihat bagaimana kondisi pembangunan di Sumatera Barat selama ini,”

Status Ekonomi dan Infrastruktur

Menurut Andre, pertumbuhan ekonomi Sumbar saat ini masih berkisar 3 persen dengan inflasi mencapai 6 persen. Kondisi ini menunjukkan tantangan dalam meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga perlu percepatan kebijakan pembangunan daerah.

Andre menyoroti banyaknya infrastruktur jalan provinsi yang rusak dan memerlukan perhatian serius. Ia memberi contoh beberapa proyek yang didukung pemerintah pusat, seperti perbaikan ruas Payakumbuh-Sitangkai dengan dana Rp 75 miliar, serta proyek Sitangkai-Batusangkar yang dianggarkan sekitar Rp 200 miliar.

Terlebih, pembangunan ruas Malalak yang dialokasikan Rp670 miliar secara bertahap hingga 2027 dan program Inpres Jalan Daerah tahun 2025 yang menyerap dana Rp 600 miliar untuk Sumbar. Ia berharap mahasiswa tetap menjalankan fungsi kontrol sosial, tetapi dengan menjaga etika.

“Kita terbuka terhadap kritik. Silakan kritik pemerintah secara fair dan objektif, tapi gunakan adab. Bagaimanapun Presiden adalah kepala negara yang harus kita hormati,”