Komisi VI nilai BBM subsidi tak naik positif bagi stabilitas industri

Jakarta – Komisi VI DPR RI memberikan penilaian positif terhadap kebijakan pemerintah yang menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap stabil pada tahun 2026. Wakil Ketua Komisi VI, Nurdin Halid, menyatakan bahwa kebijakan ini memberikan sinyal kuat dalam upaya mempertahankan keseimbangan ekonomi nasional di tengah tantangan global. Menurut Nurdin, kebijakan tersebut membantu mengendalikan biaya produksi serta menjaga kemampuan beli masyarakat.

“Stabilitas harga energi menjadi kunci dalam menjaga efisiensi biaya logistik dan produksi, sehingga daya saing industri nasional tetap terjaga,” ucap Nurdin, seperti dilaporkan di Jakarta, Selasa.

Nurdin menegaskan bahwa kepastian harga BBM subsidi juga memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk merancang strategi bisnis secara lebih terukur. Kebijakan ini dianggap tidak hanya menguntungkan sektor industri besar, tetapi juga melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang rentan terhadap fluktuasi biaya bahan baku.

Di sisi lain, kebijakan ini dinilai berkontribusi dalam mengendalikan inflasi dan memperkuat konsumsi domestik. Meski demikian, Nurdin mengingatkan bahwa efektivitas subsidi sangat bergantung pada akurasi penggunaannya serta disiplin dalam penerapan. Tanpa pengawasan yang memadai, beban keuangan negara bisa meningkat, sehingga mengurangi fleksibilitas kebijakan di masa depan.

“Subsidi harus digunakan secara bijak dan tepat sasaran. Ini adalah instrumen perlindungan sosial, bukan untuk disalahgunakan,” tambahnya.

Nurdin mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM subsidi agar tidak terjadi penyimpangan. Konsistensi dalam kebijakan dan tata kelola yang baik, menurutnya, adalah faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2025, meski harga minyak dunia terus meningkat karena konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran. Namun, ia tidak mampu menjamin dinamika harga BBM non-subsidi, karena komoditas tersebut tidak mendapat bantuan harga dari pemerintah.

“Kami siap tidak menaikkan (harga) sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun, sudah dihitung rata-rata,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/4).

Kepastian harga BBM subsidi ini, menurut Nurdin, menjadi momen untuk meningkatkan ketahanan industri nasional. Dengan stabilitas harga yang terjaga, industri diberi peluang tumbuh lebih tangguh dan kompetitif di tengah perubahan ekonomi global.