Mentan minta kepala daerah petakan wilayah pertanian hadapi kemarau

Jakarta, Rabu – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong para gubernur dan bupati di seluruh Indonesia untuk segera memetakan wilayah pertanian yang rentan kekeringan sebagai upaya strategis menghadapi musim kemarau akibat fenomena El Nino. Instruksi ini diberikan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa.

Dalam arahan tersebut, Mentan menekankan pentingnya kesiapan daerah menghadapi kekeringan dengan memetakan area rawan dan membangun sistem peringatan dini terintegrasi. “Antisipasi kemarau tahun ini memerlukan mapping wilayah langganan kekeringan serta early warning system,” jelasnya.

“(El Nino) Godzilla kan katanya kering enam bulan. Tapi sepertinya masih lebih tinggi dulu El Nino yang dulu (tahun) 2015. Kami sudah pengalaman mengelola El Nino bersama teman-teman (di tahun) 2015, 2023, 2024. La Nina, El Nino,”

Menurut Mentan, langkah-langkah ini bertujuan meminimalkan dampak kekeringan pada produksi pertanian dengan koordinasi lintas sektor. Selain itu, dia juga menyebutkan optimasi pengelolaan air irigasi melalui rehabilitasi jaringan, pembangunan embung, sumur dangkal, sumur dalam, serta pemanfaatan pompanisasi perpipaan dan irigasi perpompaan.

Upaya ini diperkuat dengan strategi tanam adaptif menggunakan varietas tahan kekeringan dan pengaturan pola tanam yang efisien. Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Pertanian telah menyiagakan alat dan mesin pertanian seperti pompa air, traktor, hand sprayer, serta transplanter dalam jumlah besar secara bertahap.

Dalam periode 2024 hingga 2025, pemerintah menyediakan 171.000 unit alat pertanian untuk meningkatkan ketahanan petani terhadap perubahan iklim. Pada 2026, target distribusi infrastruktur air meningkat menjadi 37.000 unit, termasuk irigasi perpompaan, perpipaan, konservasi, rehabilitasi jaringan tersier, dan tambahan 94.000 unit pompa air.

Sementara itu, Mentan menegaskan bahwa Indonesia memiliki pengalaman menghadapi El Nino. Ia menyatakan bahwa kekeringan selama enam bulan tidak lagi menjadi ancaman serius berkat strategi adaptasi dan mitigasi yang telah diterapkan sejak 2015, 2023, dan 2024.