NEXT nilai WFH ASN perlu diimbangi dengan kebijakan pendukung

Jakarta – Kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut NEXT Indonesia Center harus disertai dengan dukungan kebijakan lainnya untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi layanan publik. Direktur NEXT Indonesia Center, Christiantoko, menyatakan bahwa kebijakan ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan perlu dipertimbangkan dalam kaitan dengan dua bulan evaluasi ke depan.

Kebijakan kerja dari rumah bagi ASN tidak boleh dianggap sebagai kebijakan terpisah, tetapi harus diperkuat oleh kebijakan pendukung lainnya,” ujar Christiantoko dalam diskusi di Jakarta, Kamis.

Dalam konteks ini, Christiantoko menilai kebijakan WFH merupakan langkah cepat yang mengurangi risiko politik dibandingkan opsi seperti kenaikan harga BBM subsidi. “Saya mengapresiasi pemerintah tidak menaikkan BBM karena dampaknya akan langsung terasa pada masyarakat. Pengurangan hari kerja ini juga menunjukkan upaya pemerintah mengoptimalkan diri sendiri sebelum mengimplementasikan kebijakan tersebut,” katanya.

Menurut Christiantoko, pemerintah perlu memastikan layanan publik tetap berjalan baik saat penerapan WFH. Pelayanan seperti imigrasi, kependudukan, dan kesehatan harus dijaga kualitasnya agar masyarakat tetap percaya. Selain itu, komunikasi masif diperlukan untuk membangun kepercayaan dan mengurangi persepsi negatif bahwa WFH setiap Jumat mengurangi produktivitas.

Kebijakan WFH, menurutnya, bisa menjadi pintu masuk untuk mendorong transformasi digital dalam birokrasi. Pengalaman pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa sistem kerja daring bisa meningkatkan efisiensi jika dikelola dengan tepat. Namun, pemerintah juga harus menetapkan indikator pengukuran kinerja berbasis output atau KPI agar produktivitas pegawai tetap terjaga.

Christiantoko menambahkan, kebijakan ini berpotensi memberikan dampak luas jika diterapkan oleh sektor swasta. Meski saat ini masih berupa imbauan, keterlibatan perusahaan swasta bisa memperkuat penghematan energi secara nasional. Di sisi lain, ia mengakui ada konsekuensi sosial dan operasional, baik bagi ASN maupun lembaga yang terkait dengan layanan pemerintah.

Evaluasi dalam dua bulan ke depan dianggap krusial untuk menilai efektivitas kebijakan WFH ini. Pemerintah harus mengukur apakah kebijakan tersebut benar-benar membawa perbaikan, atau justru mengundang masalah baru.