Menhub minta warga laporkan lewat medsos jika ada pungli transportasi

Dari Jakarta, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengajak masyarakat pengguna jasa transportasi untuk aktif melaporkan adanya praktik pungutan liar (Pungli) melalui platform media sosial, karena laporan tersebut bisa menjadi dasar investigasi.

Kementerian Perhubungan memiliki akun media sosial yang bisa digunakan sebagai alat pelaporan. Dengan adanya bukti seperti video atau foto, laporan tersebut dapat menjadi referensi untuk evaluasi dan tindak lanjut investigasi.

Beberapa laporan mengemuka terkait pengaduan warga tentang Pungli di layanan mudik gratis moda laut yang berlangsung di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selama periode Lebaran 2026/1447 Hijriah. Menhub menegaskan bahwa informasi yang disertai bukti akan sangat membantu dalam mengambil tindakan tegas terhadap pelaku.

Apakah ada laporan resmi? Siapa yang diduga melakukan Pungli?” tanya Menhub sambil memberi ruang bagi awak media untuk memastikan kondisi terkini soal dugaan kasus.

Menhub juga mengimbau masyarakat agar tidak enggan melaporkan insiden karena keterlibatan publik dianggap penting untuk menjaga transparansi dan kualitas layanan transportasi. Ia menyarankan penggunaan media sosial sebagai sarana pelaporan yang efektif dan cepat.

Kementerian Perhubungan menyediakan sekitar 6.000 tiket kapal gratis untuk warga Sulawesi Tenggara yang ingin mudik ke kampung halaman. Tiket tersebut ditujukan untuk rute Kendari-Raha-Baubau. Kuota ribuan tiket gratis tersebut diberikan kepada masyarakat dengan rute perjalanan mudik Kendari-Raha, Raha-Kendari, Kendari-Baubau, dan Baubau-Kendari.

Sebelumnya, berbagai media menyebutkan adanya dugaan pungutan di Pelabuhan Nusantara, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Sejumlah calon penumpang mengaku dikenai biaya Rp12.000 meski telah terdaftar sebagai penerima tiket gratis. Menhub menekankan perlunya bukti video atau foto untuk memperkuat laporan, sehingga proses verifikasi bisa lebih akurat dan cepat.