Menteri Dody Sebut WFH ASN Tak Diberlakukan di Kementerian PU

Dari Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa kebijakan kerja dari rumah (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dijalankan di lingkungan Kementerian PU. Hal ini disebabkan oleh sifat tugas yang memerlukan kehadiran langsung di lapangan. Menteri PU menegaskan, Kementerian PU memiliki peran strategis dalam upaya penanganan bencana, bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di berbagai wilayah Indonesia.

Kebutuhan Operasional yang Mendesak

Menurut Dody, keputusan tidak menerapkan sistem WFH berlaku untuk seluruh unit kerja, baik pusat maupun daerah, karena kebutuhan operasional yang tidak memungkinkan kerja jarak jauh. Kondisi di beberapa daerah seperti Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, yang masih mengalami banjir dan longsor menjadi alasan utama dalam menetapkan kebijakan tersebut.

“Di Kementerian PU, kita sebenarnya tidak menerapkan WFH, karena tugas kita tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menjadi bagian dari tim utama saat bencana terjadi,” ujar Menteri PU Dody dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Kehadiran personel dianggap vital agar respons terhadap kondisi darurat bisa dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Dody juga menyebut adanya laporan korban meninggal akibat bencana di Deli Serdang memperkuat kebutuhan untuk hadir langsung di lapangan.

Upaya Efisiensi Dalam Operasional

Meski tidak menerapkan WFH, Menteri PU menegaskan kementerian tetap menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang kerja yang efektif dan efisien. Beberapa langkah dipertimbangkan, seperti mengurangi penggunaan listrik dan AC setelah jam kerja, serta memanfaatkan ventilasi alami di ruang kerja untuk menghemat energi.

“Mudah-mudahan dengan cara ini, walaupun kita tidak bekerja dari rumah, tetap bisa memberikan efisiensi yang bermanfaat bagi negara,” tutur Dody Hanggodo.

Ia berharap langkah-langkah efisiensi ini mampu berkontribusi pada penghematan anggaran, meskipun seluruh pegawai tetap melakukan tugas di kantor atau lokasi bencana. Dody menegaskan bahwa kehadiran fisik tetap menjadi prioritas untuk memastikan penanganan yang optimal di lapangan.