Menteri PKP berencana mengembangkan hunian vertikal berupa rusun untuk masyarakat menengah tanggung

Jakarta – Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, mengungkapkan rencana pihaknya untuk menyediakan rumah susun (rusun) kepada masyarakat berpenghasilan menengah tanggung. “Kita juga akan beranjak untuk bisa bersinergi dengan BUMN untuk menyiapkan perumahan yang sifatnya hunian vertikal, rusun untuk kelas menengah tanggung,” ujar Ara.

“Tolong disiapkan aturannya mungkin yang istilahnya menengah tanggung. Jadi dia (penghasilannya) tidak di bawah tapi dia menengah tanggung, dan itu juga tentu punya kemampuan ekonomi yang berbeda, mungkin selera desain yang berbeda dan lokasi yang berbeda. Jadi kita juga akan menyiapkan itu,”

Pemerintah juga sedang mempersiapkan skema pembiayaan khusus bagi masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT), dengan bunga tetap 7 persen selama 15 tahun dan masa tenor hingga 30 tahun. Dukungan terhadap kebijakan ini datang dari Menteri Keuangan, yang menilai perpanjangan tenor menjadi strategi efektif untuk memperluas akses kredit perumahan rakyat.

Kementerian Keuangan mendukung langkah Kementerian PKP serta BP Tapera dalam memperpanjang masa tenor menjadi 30 tahun. Hal ini diharapkan dapat mengurangi besaran cicilan, menurunkan besarnya uang muka, dan membuat masyarakat lebih mudah membeli rumah. Menurut Purbaya, kebijakan tersebut akan mendorong perbankan untuk memperluas layanan pembiayaan dengan durasi lebih panjang.

Perpanjangan tenor hingga 30 tahun ini, kata Ara, bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, mempercepat pertumbuhan sektor perumahan, serta mendorong perekonomian secara keseluruhan. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah berharap semakin banyak warga Indonesia bisa memiliki hunian yang layak dan terjangkau, sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo untuk menyediakan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia.