Pemkab Lumajang Tegaskan Upaya Pengoptimalan Distribusi LPG 3 Kg untuk Mencegah Penimbunan

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) – Dalam upaya mengurangi kegiatan penyimpanan berlebihan oleh pedagang, Pemerintah Kabupaten Lumajang menerapkan strategi pengurangan panjangnya jalur distribusi elpiji 3 kg. Langkah ini bertujuan agar bahan bakar subsidi bisa lebih cepat sampai ke tangan masyarakat, tanpa hambatan dari proses distribusi yang terlalu kompleks.

“Surat Edaran Nomor 500.10/1/427.14/2026 menjadi dasar kebijakan untuk memastikan alur distribusi energi lebih terorganisir dan terkontrol,” jelas Bupati Lumajang Indah Amperawati dalam pernyataannya, Kamis.

Dalam kebijakan tersebut, pangkalan elpiji wajib menyediakan minimal 90 persen bahan bakar langsung kepada konsumen, sedangkan 10 persen lainnya bisa diterima oleh toko ritel. “Pembatasan ini untuk meminimalisir kecurangan dalam rantai distribusi, seperti penimbunan dan peningkatan harga,” tuturnya.

Menurut Bupati, sistem distribusi yang panjang sering kali menimbulkan masalah seperti kelangkaan semu dan kenaikan tarif di tingkat pengecer. “Dengan distribusi langsung, kami ingin memastikan elpiji tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.

“Pangkalan akan menjadi titik utama distribusi yang lebih mudah diawasi, sehingga subsidi bisa benar-benar dinikmati oleh konsumen akhir,” tambah Indah Amperawati.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini melibatkan peran aktif pemerintah desa, kecamatan, dan partisipasi masyarakat. Informasi lokasi pangkalan bisa diakses melalui situs resmi https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg. “Koordinasi antara semua pihak menjadi kunci agar distribusi berjalan adil dan transparan,” katanya.

Dengan perubahan ini, Pemkab Lumajang berharap masyarakat lebih mudah memperoleh elpiji 3 kg secara langsung dari sumber terpercaya, sehingga harga tetap sesuai ketentuan. Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen daerah dalam menyajikan layanan energi yang lebih efektif dan berkeadilan.