Key Strategy: Program Belanja Nasional Triwulan I 2026 tembus Rp184 triliun
Program Belanja Nasional Triwulan I 2026 Tembus Rp184 Triliun
Jakarta – Mendag Budi Santoso mengungkapkan bahwa realisasi program belanja nasional selama tiga bulan pertama tahun 2026 mencapai Rp184,02 triliun, melebihi target yang ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara di Jakarta, hari Minggu, ia menyatakan capaian ini membuktikan bahwa kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha dapat menghasilkan dampak positif pada konsumsi masyarakat.
“Realisasi Program Belanja Nasional Triwulan I Tahun 2026 tercatat mencapai Rp184,02 triliun, melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp172,38 triliun,” ujar Budi.
Kegiatan Friday Mubarak
Program ini, yang diinisiasi oleh Aprindo, berhasil mencatat transaksi sebesar Rp129,12 triliun atau 8,5 persen di atas target. Aktivitas berlangsung dari 11 Februari hingga 31 Maret 2026, dengan partisipasi sekitar 200 merek ritel, 11 juta pedagang pasar, 414 pusat perbelanjaan, serta 13.450 pasar rakyat di seluruh negeri.
BINA Lebaran
Sementara itu, program BINA Lebaran yang diselenggarakan oleh Hippindo juga mencatatkan kinerja baik, dengan total transaksi mencapai Rp54,9 triliun atau 2,8 persen lebih tinggi dari rencana. Jadwal pelaksanaan berlangsung pada 6 hingga 30 Maret 2026, melibatkan sekitar 800 merek, 80.000 gerai ritel, dan 400 pusat perbelanjaan yang tersebar di 24 provinsi.
Tren kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan juga menunjukkan peningkatan. APPBI mencatat bahwa selama Ramadan dan libur Lebaran 1447 H/2026, jumlah pengunjung meningkat hingga 12 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Konsumsi utama didominasi oleh sektor makanan dan minuman, serta hiburan.
“Pemerintah optimistis tren ini terus berlanjut, dengan proyeksi pertumbuhan kunjungan pada Triwulan I-2026 yang diperkirakan tetap tumbuh di atas 10 persen secara tahunan,” jelasnya.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong sinergi dengan berbagai pihak, seperti ritel modern, pusat perbelanjaan, serta pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), guna memperkuat sistem perdagangan dalam negeri secara berkelanjutan.