Deputi MPR: Implementasi Kerja dari Rumah di Senayan Berjalan Sukses

Jakarta – Deputi MPR Eddy Soeparno mengungkapkan bahwa kebijakan kerja dari rumah (WFH) pada Jumat, 10 April 2026, berjalan lancar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, sebagai upaya efisiensi penggunaan energi.

“Alhamdulillah, kemarin kita telah melaksanakan pola kerja dari rumah secara konsisten di DPR, MPR, DPD RI, serta seluruh pegawai yang terlibat menjalani tugas dari tempat tinggal,” kata Eddy saat diwawancara ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Menurut Eddy, pelaksanaan kebijakan WFH menjadi salah satu bukti komitmen parlemen dalam menunjukkan kepada publik bahwa sistem kerja dari rumah diterapkan secara menyeluruh, termasuk oleh para anggota legislatif di Senayan. Karena itu, Eddy mengharapkan program WFH yang dicanangkan pemerintah bisa diadopsi oleh seluruh lapisan masyarakat.

Diluncurkan melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 yang mulai berlaku 1 April 2026, seluruh instansi pemerintah menerapkan pola kerja campuran. Dalam kebijakan ini, pegawai diwajibkan menjalani empat hari kerja di kantor (WFO) dari Senin hingga Kamis dan satu hari kerja dari rumah (WFH) pada hari Jumat.

Kebijakan ini bagian dari perubahan manajemen ASN yang lebih menitikberatkan pada hasil kerja daripada kehadiran fisik. Dalam skema ini, pengawasan bergeser dari fokus kehadiran fisik ke penilaian hasil kerja yang terukur melalui platform digital.

Setiap pimpinan instansi bertanggung jawab langsung untuk mengawasi dan memastikan hasil kerja stafnya tetap maksimal, baik saat bekerja di kantor maupun dari rumah. Pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan instansi wajib melakukan pengawasan terhadap pencapaian target pegawai, serta memastikan sistem pelaporan berjalan efektif.

Evaluasi efektivitas pelaksanaan harus dilaporkan kepada Menteri PANRB sebelum tanggal 4 bulan berikutnya. ASN yang gagal mencapai target kinerja akan dikenai sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.