Main Agenda: Masela dan transisi energi jadi prioritas pembahasan Indonesia-Jepang
Masela dan Transisi Energi Jadi Fokus Utama Pembahasan Indonesia-Jepang
Jakarta – Dalam kunjungan ke Jepang bersama Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti dua isu utama yang dianggap prioritas. Pertama, percepatan investasi dalam proses transisi energi, dan kedua, penyelesaian proyek strategis Blok Masela. “Saya ditugaskan untuk memastikan percepatan pengembangan investasi transisi energi, serta fokus pada proyek Inpex Blok Masela,” jelas Bahlil dalam pernyataan resmi yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Senin.
Progres Signifikan di Blok Masela
Bahlil menyampaikan bahwa proyek Blok Masela, yang telah berlangsung dalam tahap diskusi lama, kini mengalami kemajuan signifikan setelah serangkaian pertemuan intensif sepanjang 2025. Pemerintah telah menyepakati skema pengembangan dengan nilai awal mencapai 20,9 miliar dolar AS. Nilai ini bisa meningkat terutama jika dinamika geopolitik dan kemajuan teknologi penangkapan karbon (CCS) memberikan dampak positif.
Investasi Besar yang Diperkirakan Rp300 Triliun
Dalam penjelasannya, Bahlil menegaskan bahwa keseluruhan investasi proyek diperkirakan mencapai lebih dari Rp300 triliun. Ini menegaskan peran dominan sektor ESDM dalam struktur investasi nasional. Pemerintah juga menargetkan percepatan pelaksanaan tender EPC serta penyelesaian FEED pada 2026. “Tahun ini, 2026, tender EPC akan dilakukan, dan FEED juga akan rampung. Kita minta agar proyek ini dipercepat,” tambahnya.
“Karena geopolitik tidak bisa diprediksi, percepatan transisi energi menjadi langkah kunci. Selama teknologi efisien dan kompetitif, kita akan terus mendorong penggunaan energi non-fosil seperti geothermal, air, surya, dan angin,” ujar Bahlil.
Blok Masela, sebagai proyek migas skala besar, dinilai mampu memperkuat posisi Indonesia dalam industri gas global. Dengan percepatan implementasi, proyek ini diharapkan memberikan dampak besar terhadap ketahanan energi nasional. Selain itu, pemerintah juga menggencarkan penggunaan gas untuk kebutuhan dalam negeri guna memperkuat hilirisasi energi.
Untuk mendukung transisi energi, pemerintah terus mendorong pengembangan energi non-fosil sebagai bagian dari strategi nasional. Langkah ini dilakukan sejalan dengan kebutuhan menghadapi ketidakpastian global. Bahlil menegaskan bahwa koordinasi intensif lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Luar Negeri, menjadi prioritas guna menjaga kelancaran proyek strategis dan kepastian investasi.
Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah optimis dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong Indonesia menjadi pemain utama dalam industri gas dan transisi energi global.