Bappenas Tekankan Sinergi Bansos dan Pemberdayaan Masyarakat

Jakarta, Kamis – Dalam pertemuan bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta delegasi Badan Pusat Statistik (BPS), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menggarisbawahi pentingnya transformasi program bantuan sosial (bansos) yang terpadu dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, dua aspek utama perlu ditekankan: kemampuan masyarakat untuk mandiri dan kualitas data yang digunakan sebagai dasar kebijakan.

“Tanpa data yang akurat, intervensi bansos berisiko tidak tepat sasaran. Pengalaman menunjukkan bahwa data sosial kita masih kurang optimal,” ujarnya.

Pertemuan ini juga menegaskan perlunya penyempurnaan kebijakan bansos agar tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu mendorong kemandirian. Sensus ekonomi menjadi peluang untuk memperkuat basis data nasional. Peningkatan efisiensi bansos dilakukan dengan mengurangi kesalahan pengelompokan dan memperbaiki ketidakakuratan informasi.

Komitmen Pemerintah untuk Sistem Perlindungan Sosial Adaptif

Bappenas mengungkapkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan. Dengan sinergi lintas kementerian, kebijakan bansos diharapkan lebih tepat sasaran dan mampu beradaptasi sesuai kebutuhan masyarakat. “Ini adalah ujian bersama untuk memastikan tidak ada yang tertinggal, baik dalam pangan, perumahan, kesehatan, maupun kebutuhan dasar lainnya,” tutur Rachmat.

Penguatan Program dan Peningkatan Keterampilan

Kementerian Sosial menyatakan komitmen untuk mempercepat transformasi data serta memperkuat program pemberdayaan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan keterampilan masyarakat dan menumbuhkan aset mereka. Wakil Menteri Keuangan menekankan kebutuhan akurasi dalam penyaluran bansos, serta menganggap pendekatan pemberdayaan sebagai fondasi utama dalam mengentaskan kemiskinan.