ESDM: Pemerintah lakukan mitigasi, pasokan BBM dan LPG tetap aman

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) terus memastikan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta liquefied petroleum gas (LPG) nasional, meski dihadapkan pada perubahan dinamika geopolitik global. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu, Sekretaris Ditjen Migas Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam menyatakan bahwa berbagai strategi mitigasi telah diterapkan guna menjaga ketersediaan energi nasional.

“Dengan seluruh langkah strategis mitigasi yang telah kami lakukan, dapat kami tegaskan bahwa pasokan BBM dan LPG nasional saat ini dalam kondisi aman,” ujarnya.

Langkah-langkah ini mencakup pengalihan sumber impor energi dari wilayah Timur Tengah yang mengalami gangguan distribusi, seperti di Selat Hormuz, ke negara-negara alternatif seperti Amerika, Afrika, Asia, dan ASEAN. Rizwi menjelaskan bahwa pengaturan tersebut bertujuan meminimalkan risiko penghambatan pasokan bahan bakar. Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan produksi dalam negeri dan mengelola konsumsi energi secara bijak melalui kebijakan yang diusung oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Dalam bidang produksi, Kementerian ESDM menginstruksikan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk fokus mengalirkan minyak mentah ke kilang nasional. “Crude yang diproduksi dalam negeri diupayakan untuk seluruhnya dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kilang minyak di dalam negeri,” tambah Rizwi.

Pemerintah juga melakukan penyesuaian kapasitas produksi kilang domestik untuk memperkuat pasokan LPG. Selain itu, upaya mencari sumber pasokan tambahan dilakukan, baik melalui impor maupun peningkatan produksi lokal. Sebagian pasokan LPG industri telah dialihkan ke kebutuhan masyarakat dalam bentuk LPG 3 kilogram.

Ketahanan Stok BBM dalam Kondisi Aman

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan bahwa stok BBM nasional tetap stabil. Menurutnya, tingkat ketersediaan bahan bakar mencapai 18,1 hari untuk Pertalite, 22,1 hari untuk Pertamax, dan 46,5 hari untuk Pertamax Turbo. Sementara itu, solar tersedia selama 16,5 hari, Pertamina Dex selama 64,5 hari, serta avtur sebanyak 28,1 hari.

“Kita simpulkan ketahanan stok BBM nasional dalam kondisi aman,” kata Wahyudi.

Distribusi BBM selama masa Ramadhan dan Idul Fitri 2026 dilaporkan berjalan lancar, termasuk di area mudik dan daerah terpencil. Dalam konteks permintaan, kebutuhan LPG nasional mencapai 25 ribu metrik ton per hari pada 2025, meningkat menjadi 26 ribu metrik ton per hari pada 2026 hingga Februari. Namun, produksi domestik belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan, sehingga sebagian masih diimpor.

Ketergantungan pada impor LPG mencapai 80,58 persen pada 2025 dan naik menjadi 83,97 persen pada 2026 hingga Februari. Meski demikian, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi lokal melalui proyek baru. Djoko Siswanto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), menyebut sejumlah fasilitas LPG akan mulai beroperasi di 2026, seperti Cilamaya (163 metrik ton per hari), Jambimerang (320 metrik ton per hari), Senoro (54 metrik ton per hari), serta perluasan kapasitas di Jawa Timur (50 metrik ton per hari).

Djoko juga menegaskan adanya komitmen tambahan pasokan LPG dari Jepang melalui proyek Inpex di Australia. Dengan berbagai tindakan tersebut, pemerintah berupaya memastikan kelancaran pasokan BBM dan LPG untuk mendukung kegiatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.