Komisi XII DPR: Pasokan BBM Stabil, Pengawasan Distribusi Diperkuat

Jakarta – Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan bahwa pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap dalam kondisi stabil. Mereka menekankan perlunya penguatan pengawasan distribusi untuk menghindari penyalahgunaan BBM. Berdasarkan hasil diskusi dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), SKK Migas, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta PT Pertamina Patra Niaga, Komisi XII menyatakan bahwa kestabilan energi nasional masih terjaga.

Kondisi Pasokan BBM

Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya, menjelaskan bahwa pasokan BBM serta LPG secara keseluruhan aman, baik dari segi pengadaan maupun pengiriman. Dalam wawancara setelah rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, ia mengungkapkan bahwa BPH Migas memberikan laporan yang menunjukkan distribusi BBM berjalan lancar tanpa hambatan signifikan.

“Kami memperoleh informasi dari BPH Migas bahwa pengawasan distribusi BBM aman, jelas, dan tidak ada masalah. Jika terjadi penyalahgunaan, sudah ada tindakan yang dilakukan,” ujar Bambang.

Langkah Mitigasi dan Keterlibatan Masyarakat

Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi potensi gangguan pasokan, termasuk dari sisi distribusi internasional. Bambang menambahkan bahwa proses pengiriman minyak mentah maupun BBM tidak menunjukkan tanda-tanda kekacauan. Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat untuk mengurangi kemungkinan penyelewengan BBM subsidi.

“Kami mendorong agar ada efek jera yang dapat diberikan kepada pelaku penyalahgunaan, sehingga distribusi BBM tetap tepat sasaran,” tegas Bambang.

Enforcement dari BPH Migas

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, mengatakan bahwa pengawasan distribusi BBM terus ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi, memperkuat operasional pemantauan, serta bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan masyarakat. Ia menegaskan dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pengawasan.

“Kami mohon dukungan dari masyarakat agar bisa berperan aktif bersama aparat hukum dalam memantau distribusi BBM subsidi,” ungkap Wahyudi.

BPH Migas juga melaporkan bahwa stok BBM nasional tetap memadai, dengan data ketersediaan masing-masing jenis bahan bakar. Pertalite memiliki stok sekitar 18,1 hari, Pertamax 22,1 hari, Pertamax Turbo mencapai 46,5 hari, solar sekitar 16,5 hari, Pertamina Dex hingga 64,5 hari, dan avtur 28,1 hari. Selain itu, lembaga tersebut telah melakukan penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di sejumlah daerah, seperti Bitung, Lhokseumawe, Jember, dan Banyuwangi.

“Salah satu temuan menunjukkan adanya truk yang diduga mengambil BBM subsidi secara tidak sesuai aturan di SPBU. Truk tersebut kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum,” tambah Wahyudi.

Sebagai tindakan lanjut, BPH Migas juga menghentikan penyaluran BBM subsidi di SPBU yang terbukti terlibat dalam praktik penyalahgunaan. Dengan demikian, Komisi XII DPR dan pemerintah mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga ketahanan energi nasional dengan tidak melakukan penggunaan BBM secara tidak sah.