Pemerintah Pastikan Stabilitas Harga dan Inflasi Pangan untuk Mitigasi Krisis

Dari Jakarta, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah terus mengawasi harga serta inflasi pangan untuk mengurangi risiko krisis yang dipengaruhi oleh faktor global dan iklim. Ia menegaskan beberapa upaya yang dilakukan dalam menjaga keseimbangan harga pangan, termasuk pemantauan di lapangan agar sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) maupun harga acuan penjualan (HAP), serta penyaluran bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Program Pemantauan dan Distribusi

Amran menjelaskan bahwa pemerintah juga menerapkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disubsidi, gerakan pangan murah (GPM), dan fasilitasi distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit. “Caranya (menjaga stabilitas harga pangan) adalah ada bantuan pangan, ada SPHP,” kata Amran usai Rapat Kerja Komisi IV DPR RI, Selasa.

“Bicara harga, kita pakai data. Jangan pakai rasa, karena banyak harga naik hanya di satu titik (tapi) itu dijadikan acuan nasional. Sesuai BPS, kita cerita BPS. Kalau cerita kampung per kampung itu susah. BPS itu inflasi pangan turun dari 2,50 persen menjadi 1,58 persen bulan ini,” terang Amran.

Tren Inflasi Pangan Tahunan

Dalam tiga tahun terakhir, periode pasca-Idul Fitri biasanya menunjukkan deflasi pangan. Pada 2024, inflasi bulanan mencapai 2,16 persen di Maret, lalu berbalik menjadi deflasi 0,31 persen di April. Di 2025, inflasi bulanan Maret 1,96 persen turun ke deflasi 0,04 persen di bulan berikutnya. Namun, di 2026, inflasi pangan kembali stabil pada tingkat positif 1,58 persen, setelah sebelumnya berada di 2,50 persen.

Inflasi pangan yang terjaga dalam angka 1,58 persen mencerminkan pasokan yang lebih terkendali dan daya beli masyarakat tetap positif. Amran menekankan pentingnya data sebagai dasar pengambilan kebijakan. “Sekarang ini dua tahun terakhir selama pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, beras bukan penyumbang utama inflasi sampai hari ini. Artinya apa? Beras kita cukup,” tambahnya.

Stok Beras dan Kebijakan Infrastruktur

Bapanas mencatat bahwa beras memiliki inflasi bulanan yang terkendali. Sejak Juni 2024, tingkat inflasi beras tidak pernah melampaui 2 persen. Di Maret 2026, inflasi beras hanya 0,65 persen, naik sedikit dari 0,43 persen di Februari 2026. Sementara inflasi tahunan terbaru di Maret 2026 mencapai 3,71 persen, jauh lebih rendah dibandingkan 20,07 persen pada Maret 2024 dan 4,24 persen di Agustus 2025.

Untuk memastikan volatilitas harga beras tetap stabil, pemerintah membangun gudang di daerah yang tidak menghasilkan beras, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). “Termasuk Ambon yang berasnya terkadang kurang, kita bangun (gudang penyimpanan). Itu anggarannya Rp 5 triliun dan Presiden sudah setuju,” jelas Amran.

Realisasi Bantuan Pangan

Hingga 7 April, penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng telah mencapai 36,4 juta kg beras serta 125,7 liter minyak goreng. Ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan pangan nasional, terutama dalam menghadapi krisis yang mungkin terjadi akibat konflik geopolitik dan fenomena El Nino.