Ketua DPD: Sumatra sebagai Titik Pusat Perdagangan dan Gerbang Barat Indonesia

Di Medan, Sultan Baktiar Najamudin, Ketua DPD RI, menyatakan bahwa pulau Sumatra memiliki peran penting sebagai pusat perdagangan nasional dan posisi strategis di bagian barat Indonesia. “Sumatra memiliki sumber daya alam yang luar biasa dan merupakan bagian tak terpisahkan dari jalur ekonomi global,” ujarnya dalam acara Halal Bi Halal Akbar Masyatakat Melayu Indonesia 2026, Minggu lalu. Ia menekankan bahwa potensi besar yang dimiliki pulau ini belum sepenuhnya terintegrasi menjadi kekuatan bersama.

Ketua DPD RI mengungkapkan tantangan utama yang dihadapi Sumatra, seperti konektivitas yang masih kurang optimal, integrasi ekonomi antar wilayah yang terbatas, serta pembangunan yang berjalan secara sektoral. “Kondisi ini menghambat potensi Sumatra untuk berkembang secara maksimal,” tambahnya. Dalam forum Anggota DPD RI Sub Wilayah Barat I, ia mengusulkan konsep besar yaitu “Sumatra Economic Corridor” sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

“Ini bukan sekadar konsep pembangunan, tapi pendekatan baru dalam menyatukan wilayah Sumatra sebagai satu kawasan terpadu, bukan hanya kumpulan provinsi,” katanya.

Menurut Najamudin, konsep ini bertujuan untuk menghubungkan kekuatan ekonomi lintas daerah, memperkuat sistem logistik dan infrastruktur, serta mendorong kolaborasi nyata antara pusat dan daerah. “Sumatra harus bekerja sebagai satu kesatuan, menggabungkan koridor utara, tengah, selatan, dan maritim, agar semua bagian saling terhubung dan mendukung satu sama lain,” terangnya.

Peran DPD RI dalam Pemangku Kepentingan

PD RI tidak hanya bertindak sebagai lembaga representasi daerah, tetapi juga menjadi poros penghubung antara aspirasi lokal dengan kebijakan nasional. “Kita harus memandang DPD RI sebagai fasilitator koordinasi antar provinsi dan pengawal arah pembangunan yang harmonis,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa lembaga ini perlu menjadi jembatan yang menyatukan kepentingan berbagai wilayah dalam satu visi nasional.

Kepentingan Melayu dalam Pembangunan Sumatra

Dalam kesempatan tersebut, Najamudin menyoroti peran strategis masyarakat Melayu. “Melayu bukan sekadar identitas budaya, tetapi juga ruh peradaban yang mendorong keseimbangan, kebersamaan, dan kebijaksanaan dalam pengembangan wilayah,” katanya. Menurutnya, komunitas ini bisa menjadi penggerak utama dalam menjalankan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

Halal Bi Halal dianggap sebagai momentum yang bisa dijadikan titik awal untuk memperkuat sinergi antar pihak. “Kegiatan ini seharusnya tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga pemicu kolaborasi dalam membangun Sumatra yang lebih maju,” tegasnya.