Menteri PU Dody Beri Izin ke Presiden Sebelum Penggeledahan Kejati

Jakarta – Sebelum petugas Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta melakukan penggeledahan di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Menteri Dody Hanggodo menyatakan telah meminta persetujuan kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diambil untuk memastikan penyidik memiliki akses lengkap ke seluruh ruangan kementerian, termasuk ruang kerja menteri, agar tidak terkesan ada pilih kasih dalam penyelidikan.

Persetujuan untuk Akomodasi Investigasi

Dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat, Menteri Dody menjelaskan bahwa izin tersebut diberikan agar penyidik bisa bebas memeriksa semua area, termasuk ruang kerja pimpinan kementerian. “Saya lapor ke Bapak Presiden, ‘Pak, saya izin kepada seluruh penyidik untuk masuk ke ruangan siapa pun, agar tidak ada kesan tebang pilih,’” ujarnya dalam

. Ia menambahkan, penyidik sempat mempertimbangkan masuk ke ruang menteri karena posisi menteri sebagai bagian dari tim Presiden. “Mungkin penyidik khawatir, jadi saya minta izin khusus ke Bapak Presiden,” kata Dody.

Persetujuan tersebut diberikan meski Presiden saat itu tidak berada di Jakarta. Dody menyebut persetujuan diberikan secara langsung dan dukungan penuh untuk menjaga transparansi proses hukum. “Prosesnya agak sedikit tertunda karena Bapak Presiden tidak di sini, tapi beliau sangat mendukung,” jelasnya.

Akses Terbuka untuk Penyelidikan

Dody menegaskan kementerian siap diperiksa secara transparan dan mempercayakan proses penyidikan kepada aparat hukum. “Ini sudah ranah penegak hukum, jadi kita pasrahkan ke mereka,” ucapnya. Menurut Dody, barang yang disita penyidik utamanya berupa dokumen, seperti catatan audit dan hasil investigasi. Sejumlah dokumen lebih banyak diamankan dari Gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya, sementara petugas juga menggeledah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, termasuk ruang kerja Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti.

Ia memastikan tidak mencampuri proses hukum dan mengharapkan penyidik menjalankan tugas secara profesional. Dody juga menyatakan bahwa seluruh jajaran kementerian siap bekerja sama, termasuk menyediakan data tambahan untuk mempercepat penyelidikan.