Komisi VII Dorong Regulasi Industri AMDK Berwawasan Lingkungan

Dalam keterangan di Jakarta, Senin, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengungkapkan komitmen untuk memperkuat aturan dalam industri air minum dalam kemasan (AMDK) agar lebih ramah lingkungan. Tujuannya adalah memastikan akses masyarakat terhadap air bersih tetap terjaga sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya air.

Menurut Chusnunia, Komisi VII sedang membentuk tim kerja khusus guna mengevaluasi dampak lingkungan dari kegiatan industri AMDK. “Kita terus memantau seluruh proses produksi industri ini untuk memenuhi standar keberlanjutan,” tuturnya. Dia menyoroti berbagai tantangan yang muncul, termasuk pengelolaan air baku dan masalah limbah plastik.

“Sampah kemasan air (botol atau gelas plastik) menjadi permasalahan lingkungan yang serius karena lambat terurai, menumpuk, dan mencemari ekosistem, khususnya di kota-kota besar,” ujarnya.

Dalam riset yang diacu, limbah AMDK masuk dalam tiga besar sumber sampah plastik di Indonesia. Studi dari Net Zero Waste Management Consortium pada November 2023 juga mencatat bahwa jenis sampah ini termasuk dalam sepuluh besar timbunan limbah di sejumlah kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Bali, dan Samarinda.

Chusnunia menambahkan bahwa penggunaan air baku secara besar-besaran oleh industri AMDK bisa mengganggu ketersediaan air bagi masyarakat sekitar. “Beberapa warga melaporkan kesulitan mendapatkan air bersih karena penambahan air tanah untuk produksi, yang menyebabkan mata air mereka mengering atau debitnya menurun drastis,” jelasnya.

Untuk mengatasi ini, Komisi VII mendorong produsen AMDK meningkatkan tanggung jawab dalam pengelolaan limbah plastik, terutama kemasan yang sulit didaur ulang. “Kita akan terus mendorong perusahaan agar lebih proaktif menangani sampah plastik, khususnya yang mengandung bahan khusus atau campuran yang memperparah masalah mikroplastik,” tambahnya.