Special Plan: Anggota DPR dorong intervensi telur lewat MBG demi lindungi peternak
Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji mendorong adanya intervensi penyerapan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menjaga harga telur tetap stabil sekaligus melindungi peternak rakyat. Sarmuji menyoroti kondisi yang tengah dialami peternak ayam petelur rakyat, yang mana di tengah tingginya harga pakan, harga telur di tingkat peternak di sentra produksi salah satunya di daerah di Blitar, Jawa Timur, justru mengalami penurunan signifikan pada 7 April 2026. “Saat ini terjadi ketidakseimbangan yang serius.
Harga pakan tetap tinggi, tetapi harga telur di tingkat peternak justru turun di kisaran Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Kondisi ini jelas merugikan peternak dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” kata Sarmuji dalam keterangan di Jakarta, Selasa. Menurutnya, situasi itu membutuhkan langkah cepat sebagai solusi jangka pendek untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat.
Tanpa intervensi, tekanan itu berpotensi memperlemah sektor peternakan nasional yang selama ini menjadi penopang penting ketahanan pangan. Sebagai langkah konkret, Sarmuji mendorong pemerintah untuk meningkatkan frekuensi penggunaan telur dalam menu program MBG selama sedikitnya satu hingga dua bulan ke depan. Upaya itu diharapkan dapat menambah permintaan telur di pasar sehingga harga di tingkat peternak bisa kembali lebih rasional.
“Program MBG bisa menjadi instrumen efektif untuk menyerap produksi telur peternak. Dengan peningkatan frekuensi menu telur, kita bisa membantu menyeimbangkan harga sekaligus memastikan program gizi berjalan optimal,” katanya. Sarmuji juga mengungkapkan, pihaknya menerima banyak keluhan dari peternak, khususnya dari sentra produksi seperti Blitar, dan daerah lainnya.
Jumlah peternak ayam petelur yang besar membuat persoalan ini berdampak luas terhadap ekonomi rakyat. “Keluhan dari peternak terus berdatangan. Ini menunjukkan masalahnya nyata dan dirasakan langsung oleh pelaku usaha di lapangan.
Pemerintah perlu segera hadir dengan kebijakan yang responsif dan tepat sasaran,” ujar legislator dari Jawa Timur itu. Sarmuji menegaskan, pihaknya akan terus mendorong agar pemerintah mengambil langkah konkret guna menjaga keseimbangan harga dan melindungi keberlangsungan peternak ayam petelur rakyat.