Indonesia-PBB perluas akses layanan keuangan untuk petani kecil

Jakarta – Pemerintah Indonesia bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah strategis untuk meningkatkan dukungan kepada para petani kecil dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. Upaya ini bertujuan memperluas akses ke layanan keuangan serta memperkuat kemampuan petani melalui program kolaboratif yang fokus pada dua provinsi utama penghasil pangan, yaitu Jawa Timur dan Lampung.

Dalam peluncuran program UN Joint Programme: Leveraging Finance to Scale Up Climate Resilient Food Systems, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Leonardo A. A. Teguh Sambodo menyampaikan, “Tujuan program ini sejalan dengan prioritas nasional, khususnya mendorong transformasi sistem pangan dan arah pembangunan yang berkelanjutan.”

“Melalui program ini, petani skala kecil akan didukung untuk menerapkan pertanian berkelanjutan sebagai prasyarat mengakses asuransi iklim, termasuk memperluas akses teknologi cerdas iklim seperti irigasi bertenaga surya,” ungkap Teguh.

Petani kecil dinilai menjadi tulang punggung sektor pertanian Indonesia, namun mereka rentan terhadap dampak perubahan iklim. Cuaca ekstrem, kekeringan berkepanjangan, dan wabah hama semakin mengganggu penghasilan para petani, yang berdampak pada pendapatan pedesaan serta ketahanan pangan nasional.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, program ini menyediakan pelatihan untuk menerapkan praktik pertanian yang efisien dan adaptif terhadap kondisi iklim. Fokus utamanya adalah pada pertanian pangan tahan iklim, seperti penggunaan varietas padi hemat air, yang akan diberikan kepada minimal 15 ribu petani di Jawa Timur.

Program ini juga mengintegrasikan berbagai mekanisme pembiayaan inovatif, antara lain skema asuransi iklim Indonesia, Obligasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Bond), Green Sukuk (obligasi syariah berdampak lingkungan), dan pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Menurut Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Gita Sabharwal, program ini menargetkan pembiayaan sebesar 150 juta dolar AS dari penerbitan SDGs Bond, Green, dan Green Sukuk untuk mendukung praktik berkelanjutan serta biofortifikasi beras kepada 300 ribu petani kecil. BPDLH diharapkan menyalurkan dana mikro kepada 400 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menerapkan proyek agro-silvo-pastoral berbasis kehutanan, pertanian, dan peternakan.

Dana sebesar 2 juta dolar AS akan digunakan untuk memobilisasi dana publik dan swasta sebesar 205 juta dolar AS. Program ini diinisiasi oleh Food and Agriculture Organization (FAO) dalam kerja sama dengan Badan Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD), Program Pembangunan Perguruan Tinggi (UNDP), serta Kantor Koordinator PBB (UNRCO). Kontribusi dari Uni Eropa, Belanda, Denmark, Jerman, Italia, dan beberapa negara lain juga mendukung pelaksanaannya.

Praktik pertanian cerdas iklim mencakup teknologi yang disesuaikan dengan kondisi lokal, memungkinkan peningkatan produktivitas sekaligus pengurangan emisi gas rumah kaca. Dengan pendekatan ini, program diharapkan memperkuat ketahanan pangan nasional serta mengintegrasikan upaya-upaya berkelanjutan dengan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).