KKP: Proyek Tambak Udang Waingapu Mengutamakan Lingkungan

Proyek pembangunan tambak udang terintegrasi Waingapu di Nusa Tenggara Timur (NTT) dirancang dengan pendekatan yang memperhatikan aspek ekologis, berdasarkan standar internasional dan praktik terbaik, menurut Tb Haeru Rahayu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dia menjelaskan bahwa sistem pengelolaan air dalam desain tambak ini sangat ketat untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

Strategi Pengelolaan Air dan Sistem IPAL

Dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, Tb Haeru mengungkapkan bahwa air laut dialirkan ke pompa reservoir, kemudian ke tandon penyimpanan, sebelum masuk ke area budidaya. “Kami mempelajari berbagai standar internasional, mengadopsi kelebihannya, dan menghindari kelemahannya,” ujarnya. Selain itu, kawasan tambak dilengkapi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) seluas 60 hektare, dirancang secara kluster dan komunal untuk memastikan limbah tidak mencemari ekosistem laut.

“IPAL ini saya lihat luar biasa besar, dengan pendekatan mekanik, biologi, dan bila diperlukan sedikit sentuhan kimia,” katanya.

Pembangunan tambak udang ini dilakukan di area terbuka yang tidak produktif dan bukan kawasan konservasi atau hutan lindung. Tb Haeru menekankan bahwa praktik akuakultur berkelanjutan akan diterapkan di semua tahap produksi, termasuk penggunaan pakan berkualitas, benih yang baik, biosekuriti ketat, serta pemantauan penyakit dan kualitas air secara berkala.

Desain dan Konsep Proyek

Proyek Waingapu menggunakan pendekatan design and build, memungkinkan desain tetap disesuaikan sesuai dinamika lapangan. “Dengan rancang bangun, kami bisa mengawasi dan menyesuaikan desain sesuai kebutuhan,” tambahnya. Proyek strategis senilai Rp7,2 triliun ini diharapkan menjadi contoh budidaya udang yang berkelanjutan dengan implementasi praktik terbaik akuakultur.

Kawasan tambak udang Waingapu terletak di Desa Palakahembi dan Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawal, Kabupaten Sumba Timur. Proyek ini mencakup pembangunan sarana hulu hingga hilir, seperti intake air laut, tandon utama, kolam budidaya, IPAL, fasilitas pendukung industri, serta pemasangan peralatan dan mesin. Total luas lahan sekitar 2.150 hektare, dengan lahan terbangun 1.361 hektare, diproyeksikan menghasilkan 52.000 ton udang per tahun.

KKP memproyeksikan proyek ini akan menyerap sekitar 8.820 tenaga kerja, baik selama fase konstruksi maupun operasional. Hingga 31 Maret 2026, pembangunan masih berupa pengeboran area tambak. Pemerintah menargetkan proyek selesai dalam tiga tahun.

Adopsi energi baru terbarukan (EBT) seperti panel surya juga dianggap potensial, mengingat ketersediaan lahan yang luas. KKP yakin EBT bisa mengurangi biaya operasional sekaligus memperkuat komitmen keberlanjutan dalam pengembangan sektor perikanan.