Komisi VI Ingatkan Pemerintah Lindungi UMKM dari Kenaikan Harga Plastik

Jakarta, Senin – Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, memperingatkan pemerintah agar segera mengambil langkah untuk mengintervensi pasar. Menurutnya, kenaikan harga plastik yang terjadi belakangan ini berpotensi merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pressure Biaya Menekan Profit UMKM

Firnando menyatakan kenaikan tersebut mencapai lebih dari dua kali lipat, sehingga menimbulkan tekanan signifikan terhadap margin keuntungan pelaku usaha. “Kenaikan harga plastik ini bukan sekadar fluktuasi biasa, melainkan menggambarkan tekanan biaya yang serius bagi UMKM,” tuturnya dalam pernyataan resmi.

Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus tanpa respons kebijakan dari pemerintah. Kementerian Perdagangan harus segera melakukan tindakan strategis untuk mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan bahan baku di pasar dalam negeri,” kata Firnando.

Ia menekankan bahwa jika tidak diatasi, dampaknya bisa mengakibatkan penurunan daya tahan usaha kecil. Hal ini berpotensi memicu inflasi di sektor informal, yang secara langsung mengganggu kelangsungan usaha UMKM.

Pemicu Kenaikan Harga

Kenaikan harga plastik, menurut Firnando, dipengaruhi oleh gangguan pasokan global serta masalah di industri petrokimia. Fenomena ini dianggap sebagai bentuk konkret dari inflasi cost push, di mana kenaikan biaya bahan baku memaksa pelaku usaha menanggung beban tambahan.

Langkah Strategis untuk Stabilitas

Firnando mengusulkan kebijakan yang lebih aktif dari pemerintah, termasuk pengawasan distribusi bahan baku dan penguatan industri petrokimia dalam negeri. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada pasokan internasional.

“Kementerian Perdagangan perlu berperan lebih besar dalam menjaga keseimbangan pasar. Intervensi cepat dan tepat, serta percepatan impor bahan baku plastik dari negara produsen utama, sangat penting untuk menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan usaha,” ujarnya.

Politisi dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah 1 ini menambahkan bahwa kerja sama lintas kementerian diperlukan agar kebijakan tidak hanya bersifat sementara, tetapi memberikan perlindungan berkelanjutan, terutama jika terjadi gangguan pasokan nafta, yang menjadi bahan dasar plastik.