Wamendagri Apresiasi Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi di Kepri

Tanjungpinang, Senin – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memberikan apresiasi terhadap kinerja ekonomi Kepri tahun 2025, di mana pertumbuhan di triwulan IV mencapai 7,89 persen, menjadi urutan keempat tertinggi secara nasional. Dalam sambutannya secara daring dari Jakarta, Bima menyampaikan harapan agar angka ini terus dipertahankan dan meningkat di masa depan.

Bima menyoroti bahwa kabupaten dengan pertumbuhan tertinggi di Kepri tahun lalu adalah Anambas, yang mencapai 17,36 persen. Namun, ia menekankan bahwa distribusi pertumbuhan ekonomi masih tidak merata, terutama di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Lingga yang hanya mencatatkan 3,31 persen dan 3,53 persen masing-masing.

Stabilitas Inflasi dan Penurunan Tingkat Pengangguran

Bima juga memuji kontrol inflasi Kepri tahun 2025, yang tercatat sebesar 3,54 persen. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di daerah ini menunjukkan tren menurun sejak 2020 hingga 2025. Sejalan dengan itu, indeks pembangunan manusia (IPM) Kepri 2025 mencapai 80,53, menempati peringkat ketiga tertinggi di Indonesia, setelah Jakarta dan Yogyakarta.

“Gini ratio dan persentase penduduk miskin di Kepri, secara umum menunjukkan hasil yang cukup memuaskan,” ujar Bima dalam pidatonya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Tantangan Fiskal

Menurut Bima, Kepri menjadi salah satu provinsi dengan kondisi fiskal kuat, di mana pendapatan asli daerah (PAD) mencapai 54 persen, lebih tinggi dibandingkan dana transfer pusat sebesar 45 persen. Realisasi PAD 2025 berada di peringkat 10 nasional dengan nilai 16,97 persen.

Di sisi lain, Bima menyebut realisasi belanja daerah masih tergolong rendah, sehingga menjadi fokus perhatian pemerintah setempat. Dalam menghadapi tantangan geopolitik global, seperti kenaikan harga BBM dan bahan pangan, ia menekankan pentingnya kemandirian ekonomi di tingkat nasional.

Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional hingga 2029

Bima menyatakan bahwa pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7-8 persen hingga 2029. Target ini bertujuan untuk membantu negara keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah, sekaligus mendorong penguatan ekonomi di seluruh wilayah.