Urgensi Transformasi PNM Menjadi Bank Khusus UMKM

Jakarta – Inisiatif Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengambil alih Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Danantara serta mengubahnya menjadi bank yang fokus pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dianggap sebagai langkah strategis. Hal ini didasari oleh fakta data dan kebutuhan mendesak sektor riil. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen, restrukturisasi lembaga keuangan tidak lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. Meski demikian, esensi utama dari transformasi ini bukan hanya perpindahan kepemilikan, tetapi juga pertanyaan mendasar tentang kemampuan negara untuk membangun institusi yang efisien sekaligus berpihak pada jutaan pelaku usaha kecil.

Kontradiksi dalam Kepemilikan

PNM, selama berada di bawah naungan Danantara, menghadapi dua tekanan yang bertolak belakang. Di satu sisi, Danantara beroperasi dengan logika bisnis: aset harus menghasilkan keuntungan maksimal bagi pemegang saham. Di sisi lain, PNM memiliki tugas sosial untuk melayani lebih dari 16 juta nasabah ultra mikro. Hal ini memaksa lembaga tersebut tumbuh dalam bentuk bisnis, sementara misinya tetap menuntutnya berfungsi sebagai pelayan publik. Kepemilikan oleh Kementerian Keuangan, dianggap sebagai solusi untuk memecahkan kontradiksi ini. Dengan menguasai PNM, negara bisa mengoptimalkan pelayanan yang lebih berpihak kepada UMKM, yang menjadi tulang punggung perekonomian.

Effisiensi PNM vs BUMN Besar

Ketika dianalisis secara objektif, sistem keuangan nasional menunjukkan ironi yang sering terlewat. Bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar umumnya memiliki biaya operasional yang tinggi, mencapai 63–72 persen dari pendapatan operasional (BOPO). Data hingga triwulan III 2025 menunjukkan BRI, BNI, dan Mandiri mengalami rasio BOPO sebesar 71,89%, 72,25%, dan 63,48% masing-masing. Artinya, sebagian besar keuntungan dari perbankan digunakan untuk membiayai struktur birokrasi, sistem internal, dan operasional korporat. Sebaliknya, PNM menunjukkan angka yang jauh lebih baik. Hingga akhir Desember 2025, jumlah nasabah aktif mencapai 16,1 juta jiwa, sementara beban operasional selama setahun hanya Rp13,02 triliun. Jika dibagi rata, biaya layanan per nasabah per tahun hanya sekitar Rp808 ribu, atau Rp67 ribu per bulan.

Data ini membuktikan bahwa PNM lebih lincah dan efektif dalam menjangkau masyarakat akar rumput dibandingkan model perbankan konvensional. Efisiensi “biaya per kepala” yang rendah ini seharusnya menjadi fondasi untuk mereformasi beban birokrasi yang selama ini menghambat pertumbuhan UMKM. Momentum ini menjadi peluang bagi Kementerian Keuangan untuk mengenalkan konsep “Biaya Dasar Layanan” yang lebih adil dan transparan, sebagai langkah awal menuju sistem keuangan yang lebih inklusif.