Hizbullah: Sikap Pemerintah Lebanon Picu Risiko Perpecahan

Dari Beirut, Wakil Kepala Dewan Politik Hizbullah Mahmoud Komati mengingatkan bahwa sikap pemerintah Lebanon terhadap partainya bisa memicu perpecahan dalam tubuh organisasi, serta mendorong negara ke dalam kekacauan. Menurut Komati, jika pemerintah tidak berubah dalam kebijakannya, maka Lebanon berisiko mengalami keadaan yang tidak diinginkan, termasuk tekanan dari luar dan kecemburuan internal.

“Kami terus memberikan toleransi atas kesalahan pemerintah ini. Namun, jika terus berpegang pada kebijakan yang sama, maka kami memperkirakan hal itu akan membawa negara ini ke dalam kekacauan, perpecahan internal, dan situasi yang konsekuensinya tidak diinginkan,” katanya.

Komati menekankan bahwa kritik publik yang semakin menguat terhadap pemerintah Lebanon menunjukkan kecenderungan mengikuti arahan Amerika Serikat dan Israel. Ia menyebutkan bahwa gelombang kritik ini mencerminkan sikap pemerintah yang terkesan menyerah pada kekuatan asing.

“Apa yang kami lihat hari ini, gelombang kritik publik terhadap negara, pemerintah, dan arahnya menuju subordinasi kepada AS dan Israel,” tambahnya.

Meski demikian, Komati mengungkapkan bahwa Hizbullah tetap menjadi bagian dari pemerintah dan terus berpartisipasi di dalamnya untuk menjaga stabilitas minimal negara. Namun, ia menyoroti bahwa pemerintah kini lebih terbuka terhadap tekanan dari Amerika Serikat dan kepentingan Israel.

“Dan pemerintah semakin sering mengambil keputusan yang merugikan gerakan perlawanan. Padahal, gerakan perlawananlah yang membela Lebanon dan kedaulatannya demi pembebasannya, yang tentu saja ditolak mentah-mentah oleh pemerintah,” ujarnya.