Iran Wacanakan Pungutan Tol untuk Kapal Melintasi Selat Hormuz

Minggu lalu, Ebrahim Azizi, ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, mengungkapkan bahwa pemerintah negara itu berencana mewajibkan pembayaran pungutan bagi setiap kapal yang melewati Selat Hormuz. Menurut Azizi, kebijakan ini bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan lalu lintas kapal di Selat Hormuz serta Teluk Persia. “Kapal yang masuk berdasarkan prioritas nasional Iran harus dikenakan biaya pungutan,” ujarnya kepada media RT.

Perundingan AS-Iran di Islamabad Berujung Kegagalan

Setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata dua minggu di Islamabad, Pakistan, pada Sabtu, Azizi mengkritik sikap Amerika Serikat. Menurutnya, AS lebih membutuhkan kesepakatan damai dibandingkan Iran, namun ia tidak yakin negara itu dapat dipercaya. Perundingan tersebut sendiri tidak berhasil mencapai titik temu, menurut Wakil Presiden AS J.D. Vance, yang menjadi utusan pihak AS. Vance menyatakan delegasi AS akan kembali ke negara asal tanpa hasil yang signifikan.

“Pemerintah harus menetapkan sistem pengelolaan dan pengendalian untuk Selat Hormuz dan Teluk Persia. Setiap kapal yang ingin masuk berdasarkan kepentingan nasional Iran harus membayar pungutan,” ujar Azizi.

Menurut laporan Bloomberg, Minggu ini, tiga kapal tanker minyak di Selat Hormuz mengubah arah perjalanan. Dua dari mereka, Agios Fanourios I menuju Irak dan Shalamar berbendera Pakistan menuju Uni Emirat Arab, berbalik setelah kegagalan perundingan damai. Kapal ketiga, Mombasa B kelas Aframax, tetap melanjutkan rute pelayaran. Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA