Jakarta – Bank Dunia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pendidikan sebagai fondasi utama kebijakan industri Indonesia. Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo menyampaikan bahwa keterampilan, serta penyediaan infrastruktur publik seperti energi, pelabuhan, jaringan serat optik, jalan, merupakan pilar pertama yang harus diperkuat. “Indonesia masih menghadapi kelemahan serius dalam pendidikan dasar.

Banyak anak belum mampu membaca sesuai usia atau melakukan perhitungan sederhana,” ujarnya dalam wawancara daring dengan ANTARA dari Jakarta, Rabu. “Selain itu, kualitas pendidikan STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika) dan manajerial juga masih lemah,” kata dia menambahkan. Menurut Mattoo, rantai nilai modal manusia perlu diperkuat bersamaan dengan pembangunan infrastruktur.

Ia menilai Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur, tetapi perlu terus ditingkatkan. Pilar kedua adalah menghapus kebijakan yang merugikan aktivitas ekonomi, seperti hambatan non-tarif pada barang dan jasa. Reformasi ini, menurutnya, dapat memberikan dampak signifikan terhadap iklim usaha.

Lebih lanjut, ia menjelaskan manfaat dari kebijakan seperti pembatasan ekspor untuk mendorong industri hilir akan lebih besar jika pilar pertama, yakni infrastruktur dan modal manusia sudah kuat, serta pilar kedua, yaitu kemudahan impor bahan baku diterapkan. Sebab, pembatasan impor justru dapat melemahkan kemampuan ekspor. Sementara itu, langkah pemberian insentif seperti tax holiday , diyakini akan lebih optimal jika fondasi pendidikan dan infrastruktur sudah kuat, serta kebijakan yang tak efektif terlebih dahulu dihapus.

Dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026 yang dirilis pada Rabu, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar 4,7 persen, turun dari perkiraan sebelumnya 4,8 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) yang hanya 4,2 persen. Asia Timur dan Pasifik mencakup Kamboja, China, Indonesia, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Papua Nugini, Filipina, Thailand, Timor-Leste, Vietnam, dan negara-negara Kepulauan Pasifik.