Ekonom Nilai APBN Masih Resiliens, Namun Perlu Kewaspadaan

Jakarta – Menghadapi kenaikan harga energi global, ekonom Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia masih mampu bertahan. Namun, ia mengingatkan bahwa ruang fiskal negara mulai mengalami tekanan. “Resiliensi APBN saat ini sedang diuji hingga batas tertentu. Jika harga minyak tetap di atas 90 dolar AS per barel jangka panjang, pemerintah harus memutuskan antara memperlebar defisit atau menaikkan tarif bahan bakar minyak (BBM),” tutur Rahma dalam wawancara dengan ANTARA di Jakarta, Minggu.

Analisis Ekonom

Dalam penjelasannya, Rahma menekankan pentingnya memantau perkembangan defisit anggaran karena realisasi defisit cenderung melonjak lebih cepat dari proyeksi awal tahun. Per Maret 2026, defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun, naik 140 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski begitu, ia mengatakan pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga defisit di bawah ambang batas aman. “Target 2,68 persen terhadap PDB sudah diperhitungkan. Namun, jika harga minyak tidak turun atau pemerintah tidak menyesuaikan BBM, risiko defisit mendekati 3 persen bisa terjadi,” tambahnya.

Kewaspadaan dalam Pengelolaan Anggaran

Rahma menggarisbawahi perlunya pengelolaan anggaran yang lebih hati-hati, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga energi. “Pemerintah perlu respons kebijakan adaptif agar stabilitas fiskal tetap terjaga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tetap optimis mempertahankan defisit APBN 2026 di bawah 3 persen, sekitar 2,9 persen dari PDB, meski harga minyak dunia meningkat. “Asumsi ini sudah mempertimbangkan skenario harga minyak 100 dolar AS per barel sepanjang tahun,” jelas Purbaya di Jakarta, Rabu (8/4).

“Ini sudah kami hitung semua. Bahkan dengan rata-rata harga minyak 100 dolar AS per barel, defisit APBN tetap bisa dijaga di bawah 3 persen,” ujar Purbaya.

Dalam upaya mengatasi tekanan fiskal, pemerintah juga memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp420 triliun. Menurut Menkeu, dana tersebut bisa digunakan jika kondisi ekonomi memburuk. Selain itu, pemerintah melakukan efisiensi belanja kementerian dan memastikan stabilitas harga BBM bersubsidi untuk melindungi daya beli masyarakat.