Menteri Dody pastikan tak akan negosiasi soal efisiensi Rp12,7 triliun

Jakarta – Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum, menegaskan bahwa dirinya tidak akan berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan efisiensi anggaran senilai Rp12,7 triliun di lingkup kementerianannya. “Oh negosiasi,” tuturnya, “saya rasa tidak perlu, karena saya tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Mengapa harus negosiasi?”

“Sebagai pembantu Presiden, jika ada instruksi kerja, pasti saya lakukan. Kalau anggaran tidak cukup, saya langsung sampaikan. Itu saja. Pengalaman 2025 menunjukkan bahwa kebijakan ini bisa dijalankan dengan efisien,”

Dody menilai kebijakan efisiensi anggaran tersebut memiliki dasar yang matang, sehingga ia memilih untuk meneruskannya secara maksimal. Dirinya percaya bahwa tim di kementerian mampu menyesuaikan strategi proyek secara efektif, terutama dalam memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang lebih langsung memberi manfaat kepada masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa seluruh direktur jenderal di bawahnya memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai. “Para direktur jenderal saya sangat ahli di bidang masing-masing, jadi mereka bisa dengan cepat berpindah fokus ke proyek berbasis masyarakat,” ujarnya.

Dody mengakui bahwa infrastruktur berbasis masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya, sektor ini sangat penting karena bisa memberikan harapan dan dampak ekonomi langsung bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam situasi ekonomi saat ini.